SEMUA TENTANG PENDIDIKAN

MEDIA MASSA DI ERA GLOBALISASI

2012-01-22T03:03:00.001-08:00

Mobilisasi media massa baik cetak maupun elektronik semakin tidak mengenal batasan jarak dan waktu. Era globalisasi pada saat ini membuat segala hal tampak sangat mudah, termasuk dalam berkomunikasi. Media massa memberikan banyak kemudahan bagi suatu bangsa bertukar informasi. Segala informasi dan kebudayaan dapat diakses melalui media dengan mudah, murah dan sangat cepat, sehingga informasi dan kebudayaan dari negara berbeda akan berpotensicmempengaruhi kebudayaan yang menerima informasi tersebut dengan proses yang relative singkat, semua ini tidak terlepas dari pengaruh media massa sebagai alat komunikasi. Hal ini menjadikan pengaruh – pengaruh yang sangat luar biasa bagi seseorang dan lebih luas lagi bagi bangsa dan negara. Pembentukan karakter dan kepribadian seseorang ditentukan ketika seseorang tersebut bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Baik itu lingungan fisik yang diperoleh dengan pergaulan secara langsung individu lepas individu, melalui buku atau media cetak ataupun melalui media – media elektronik seperti televisi, radio bahkan internet. Tidak dapat disangsikan lagi bahwa media massa memang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan identitas nasional suatu bangsa.
Identitas nasional suatu bangsa adalah keunikan – keunikan tersendiri yang tidak dimiliki oleh bangsa lain dan membedakan suatu bangsa dengan bangsa lain di belahan dunia. Keunikan ini menjadi tanda pengenal dan jati diri bagi sebuah bangsa. Identitas merupakan alat pemersatu yang menjiwai perumusan tujuan nasional dan sekaligus bagaimana mencapainya. Oleh karena itu setiap warga negara haruslah mengerti apa yang menjadi identitas bangsanya, karena setiap tindakan yang seseorang ambil merupakan cerminan identitas bangsnya. Keluar masuknya kebudayaan – kebudayaan asing melalui media massa sebenarnya dapat membentuk masyarakat yang majemuk, dinamis dan akhirnya membuat identitas kebangsaan semakin kuat dan mengakar dalam benak masyarakat sehingga dapat memperkaya kekayaan cultural suatu bangsa. Namun demikian proses pembetukan identitas nasional bukan merupakan sesuatu yang sudah selesai pada titik tertentu, tetapi sesuatu yang terbuka dan terus berkembang mengikuti perkembangan jaman. Akan terjadi pergeseran nilai dari identitas itu sendiri apabila identitas itu tidak dapat di jaga dan dilestarikan, dan pada akhirnya mengakibatkan identitas global menguasai nilai – nilai identitas nasional itu sendiri.
Dalam hal ini pengaruh media massa dalam penyebaran identitas sebuah bangsa dan akhirnya membentuk identitas baru sangatlah kuat. Tanpa media cetak ataupun elektronik niscaya persebaran identitas tidak akan sekuat saat ini. Mereka memegang kunci bagi masuk serta keluarnya suatu kebudayaan. Karena media massa adalah jalan bagi masuknya pengaruh dari luar maka media massa juga harus mampu menjadi filter bagi masuknya pengaruh – pengaruh tersebut. Hal ini menjadi penting karena di suatu bangsa telah terdapat tatanan norma – norma yang sudah disepakati dan dilaksanakan oleh pelakunya, namun terkadang bagi bangsa lain mungkin saja norma – norma tersebut tidak bisa dengan serta merta diterima dan diterapkan karena dinilai tidak sesuai dengan kaidah – kaidah ataupun latar belakang bangsa yang bersangkutan. Untuk itu menjadi tugas media massa untuk mampu memilah dan memilih mana yang sekiranya pantas dan mana yang tidak bagi khalayak bangsanya, selain memang sudah menjadi tugas tiap – tiap individu untuk membatasi mana – mana saja pengaruh yang dirasa baik.
Banyak manfaat yang diperoleh dari berkembangnya identitas suatu bangsa, antara lain adalah semakin kuatnya rasa nasionalisme dan integrasi suatu bangsa. Integrasi nasional adalah pernyataan bagian-bagian yang berbeda dari suatu masayarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh , secara sederhana memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi suatu bangsa. Perasaan ‘satu’ ini diperoleh melalui perasaan senasib sepenanggungan lintas pulau, agama, sosial dan budaya yang disatukan melalui kecepatan informasi yang diperoleh dari media cetak ataupun media elektronik. Selain itu media massa yang sehat dapat melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas. Media massa yang memuat tentang olahraga, ekonomi, politik, dan kebudayaan, Semua ini diharapkan akan memunculkan tenaga – tenaga baru yang ahli dalam bidang tersebut. Mereka akan lebih kompetititif dan siap menghadapi persaingan yang ketat di era globalisasi
Disamping itu juga terdapat efek negatif yang ditimbulkan dari semakin terbukanya suatu bangsa menerima pengaruh – pengaruh asing lewat media massa. Sebagai contoh, integrasi sosial yang ditunjang dengan kemajuan alat – alat komunikasi dan media massa membentuk sebuah lingkungan maya, sebuah ‘desa global’ yang di dalamnya terdapat berbagai macam adat, norma, kebiasaan dan budaya yang menyatu dalam sebuah komunitas yang merasa mempunyai kesamaan dalam pengalaman, sehingga membentuk komunitas – komunitas baru. Pengalaman yang dimaksudkan di sini seperti status sosial dalam masyarakat, pekerjaan, hobi dan masih banyak lagi. Pertemuan yang lintas batas negara seperti ini dapat menciptakan kesamaran idententitas nasional dan subnasional.
Lunturnya identitas nasional suatu bangsa juga terlihat dengan adanya berbagai kasus penyalahgunaan obat – obatan terlarang, korupsi, kolusi, nepotisme serta berbagai macam pelanggaran hukum lainya. Tidak adanya penghargaan terhadap orang – orang yang telah mengharumkan nama bangsa dan negara ( pahlawan ) juga merupakan indikasi bahwa identitas nasional telah terkikis tipis.
Norma – norma sosial tertentu memang yang telah dianggap wajar bagi sebuah bangsa, seperti seks pranikah, pembuatan film – film porno, legalnya menikah dengan sesama jenis. Tetapi bagi masyarakat yang tinggal di tempat berbeda norma – norma seperti ini tidak dapat diterima. Namun yang menjadi masalah adalah ketika generasi menilai norma – norma tersebut sebagai suatu modernitas. Bagi yang melakukanya dianggap modern dan yang tidak melakukan dianggap sebagi seseorang yang ketinggalan jaman. Kesalah – persepsian ini jelas – jelas merupakan contoh nyata bahwa identitas nasional bangsa telah mengalami degradasi yang teramat besar. Semakin pudarnya eksistensi budaya lokal oleh terjangan budaya asing yang dibawa melalui media massa, budaya asing dianggap lebih modern. Sehingga masyarakat lebih mengenal band – band asing misalnya daripada pakaian – pakaian adat lokal ataupun tari – tarian lokal.
Menjadi tugas suatu bangsa untuk senantiasa menjaga identitas bangsanya yang mulai terkoyak dengan cepatnya informasi melalui media massa. Menghargai, menjaga dan melestarikan kearifan – kearifan lokal yang menjadi kekayaan tak tergantikan. Identitas nasional bangsa yang tengah dilanda gradasi akibat dari pengaruh lingkungan yang sudah berkembang pesat melalui media massa, harus segera digalakan kembali. Untuk itu perlu kiranya suatu bangsa berusaha semaksimal mungkin untuk terus menjaga kesadaran identitas nasional kebangsaan, adalah dengan melalui proses pendidikan, penataran, pelatihan yang direncanakan oleh pemerintah selanjutnya diorganisir dan dilaksanakan kegiatannya serta diawasi pelaksanaannya baik di lingkungan pendidikan formal maupun informal, lingkungan pekerjaan maupun lingkungan pemukiman. Upaya ini harus dilakukan bahkan sejak usia dini pada masyarakat agar identitas nasional bangsa tidak menjadi pudar, justru semakin kuat. Selalu menumbuhkan rasa bangga dalam berbangsa dan bernegara sehingga nilai-nilai luhur bangsa mampu bertahan walaupun terjadi mobilitas kebangsaan yang teramat kuat pada era globalisasi ini. Karena identitas nasional suatu bangsa adalah cerminan jati diri dan martabat di mata bangsa lain. Berdasarkan kenyataan tersebut sebenarnya ada dua hal pokok yang perlu menjadi perhatian, pertama identitas nasional dan yang kedua adalah kesadaran nasional. Pada masa – masa awal Indonesia merdeka misalnya, identitas nasional ditandai oleh bentuk fisik dan kebijakan umum bagi seluruh rakyat (di antaranya adalah penghormatan kepada bendera negara, lagu kebangsaan, bahasa nasional, dan seterusnya). Sementara kesadaran nasional dipupuk dengan menanamkan gagasan nasionalisme dan pluralisme. Kesadaran nasional selanjutnya dijadikan dasar dari keyakinan akan perlunya memelihara dan mengembangkan harga diri bangsa, harkat dan martabat bangsa sebagai upaya untuk melepaskan bangsa ini dari ketergantungan, ketertundudukan, keterhinaan terhadap bangsa asing.
Berikut beberapa hal yang harus selalu dijaga dalam usaha menegakan identitas suatu bangsa
1. Pola Perilaku
Gambaran pola perilaku yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari, misalnya adat istiadat, budaya, kebiasaan, ramah tamah, hormat kepada orang tua, dan gotong royong merupakan salah satu identitas nasional yang bersumber dari adat istiadat dan budaya.
2. Lambang – lambang Negara
Sesuatu yang menggambarkan tujuan dan fungsi negara. Lambang-lambang ini biasanya dinyatakan dalam undang-undang, misalnya : bendera, bahasa, dan lagu kebangsaan.
3. Alat – alat Perlengkapan
Sejumlah perangkat atau alat-alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan yang berupa bangunan, peralatan dan teknologi, misalnya bangunan candi, masjid, gereja, peralatan manusia seperti pakaian adat, dan teknologi bercocok tanam.
4. Tujuan yang Ingin Dicapai
Identitas yang bersumber dari tujuan ini bersifat dinamis dan tidak tetap seperti budaya unggul dan prestasi dalam bidang tertentu. Sebagai sebuah bangsa yang mendiami sebuah Negara.
Selama ada kemauan dan niat yang tulus dari bangsa itu sendiri untuk mempertahankan identitasnya maka jati diri bangsa yang selama ini diagung – agungkan akan terus terpelihara. Oleh sebab itu segenap elemen bangsa harus mencoba untuk mengembalikan jati bangsa dimulai dengan lingkungan terkecil yang yaitu diri sendiri dan keluarga.

EFEK GLOBALISASI

2012-01-22T02:49:00.001-08:00

Latar Belakang

Saat ini kita telah memasuki era globalisasi, yang dimana waktu, ruang, dan jarak bukan lagi menjadi pembatas. Globalisasi dapat berpengaruh terhadap perubahan nilai-nilai budaya suatu bangsa. Yang mau tidak mau, suka tidak suka telah datang dan menggeser nilai-nilai yang telah ada. Nilai-nilai tersebut, ada yang bersifat positif ada pula yang bersifat negatif. Semua ini merupakan ancaman, tantangan, dan sekaligus sebagai peluang bagi bangsa ini untuk berkreasi dan berinovasi di segala aspek kehidupan, khususnya pada generasi muda Indonesia.

Di era globalisasi, pergaulan antarbangsa semakin kental. Batas antarnegara hampir tidak ada artinya, batas wilayah tidak lagi menjadi penghalang. Di dalam pergaulan antarbangsa yang semakin kental itu, akan terjadi proses akulturasi, saling meniru, dan saling mempengaruhi di antara budaya masing-masing. Adapun yang perlu dicermati dari proses akulturasi tersebut adalah proses lunturnya nilai budaya suatu bangsa itu sendiri, sebagai contoh yaitu : munculnya sikap individualistis, konsumerisme, semakin menonjolnya sikap materialistis, dan lunturnya budaya leluhur dari semulanya. Arus informasi yang semakin pesat mengakibatkan akses masyarakat terhadap nilai-nilai asing yang negatif semakin besar. Apabila proses ini tidak segera dibendung, akan berakibat lebih serius ketika pada puncaknya masyarakat tidak bangga lagi pada bangsa dan negaranya. Pada genersi muda hal ini merupakan masalah yang serius karena mereka adalah tunas penerus bangsa, yang jika tidak dibendung akan mengancam eksistensi dan ciri luhur bangsa ini.

Efek Globalisasi bagi Identitas Nasional

Dengan adanya globalisasi, intensitas hubungan masyarakat antara satu negara dengan negara lain menjadi semakin tinggi. Dengan demikian, kecenderungan munculnya kejahatan yang bersifat transnasional semakin sering terjadi. Kejahatan-kejahatan tersebut, antara lain terkait dengan masalah narkotika, money laundering, keimigrasian, human trafficking, penebangan hutan secara ilegal, pencurian laut, pengakuan hak cipta, dan terorisme. Masalah-masalah tersebut berpengaruh terhadap nilai-nilai budaya bangsa yang selama ini dijunjung tinggi.

Efek lainnya adalah globalisasi dapat memberikan efek negatif bagi budaya-budaya leluhur di Indonesia. Dengan adanya globalisasi waktu, jarak, wilayah bukan lagi menjadi halangan, khususnya pada dunia hiburan. Pada dunia hiburan, efek globalisasi sangat jelas dapat dirasakan, sebagai contoh: lunturnya musik-musik tradisional, lunturnya budaya Indonesia dalam film-film lokal, minimnya pentas seni lokal jika dibandingkan dengan pentas seni kontemporer moderen. Hal tersebut mencerminkan bahwa, globalisasi dapat dengan mudah mengubah nilai-nilai budaya yang sudah ada sebelumnya.

Pada masyarakat, hal ini tentu sangat membahayakan. Hal tersebut didasarkan pada mulai mutimbulnya sifat individualistis di masyarakat, minimnya tenggang rasa dan semangat gotong royong. Yang sudah jelas banyak negara lain mengenal budaya masyarakat Indonesia sangat ramah tamah sebelumnya. Belum lagi aksi teror, yang baru-baru ini marak terjadi. Ada sebagian kelompok masyarakat bangsa ini yang menganut pandangan ekstim dan radikal, yang menolak landasan bangsa ini yaitu Pancasila sebagai pedoman hidupnya, yang tentu sangat berbahaya bagi integritas bangsa ini kedepan. Hal-hal ini tentunya dapat mengubah identitas bangsa ini, yang sebelumnya populer dengan bangsa yang menjunjung tinggi nilai multikultur yang Bhenika Tunggal Ika yang memiliki kesatuan sangat erat serta masyarakatnya yang sangat berjiwa ketimuran.

Efek Globalisasi bagi Generasi Muda

Pada zaman sekarang kita, khususnya generasi muda telah menjalani hidup berdampingan dengan globalisasi. Kita sadari atau tidak, inilah kenyataan. Perkembangan teknologi, dunia informasi, perubahan lingkungan sosial budaya, pergaulan, dan jati diri terhadap nasionalisme yang sudah mengalami degradasi. Globalisasi tentunya bak mata pisau bagi kita generasi muda, di satu sisi aman namun di satu sisi lagi sungguh sangat membahayakan. Hal positif dari globalisasi dapat kita sadari, yaitu dapat membantu serta memudahkan kita dalam berkomunikasi, memperoleh ilmu dan wawasan secara luas, dapat berinteraksi dengan masyarakat luar lainnya, dapat memudahkan kita dalam berbisnis, dan dapat mengetahui kualitas serta daya saing dari masyarakat lain baik luar ataupun dalam. Namun, globalisasi jika tidak kita pahami betul, tentunya akan sangat mengancam jati diri kita sendiri. Sebagai contoh yaitu: masalah psitropika, sex bebas, degradasi moral, degradasi penghormatan terhadap nilai-nilai moral yang ada, serta minimnya rasa cinta pada budaya bangsa sendiri. Baru-baru ini kita mendapatkan contoh banyak pelaku-pelaku teror banyak yang berasal dari generasi muda. Hal ini terjadi karena rendahnya pemahaman ideologi serta pedoman hidup yang ada pada setiap generasi muda, mudah terbujuk, terbawa hasutan, dan lain-lain. Hal itu dapat diketahui, dari fakta yang ada 75% generasi muda tidak hafal dan memahami falsafah idiil Pancasila. Parah, memang. Hal-hal tersebut, tentulah sangat mengkhawatirkan.

Sebuah bangsa yang besar akan abadi dan bermartabat jika generasi mudanya sangat peduli terhadap budaya-budaya serta pedoman hidup yang telah mengakar abadi sebelumnya di tengah masyarakat. Serta dapat dengan baik membagi-bagi efek globalisasi sesuai kaidah yang ada, bermanfaat atau tidak bagi kelestarian suatu identitas bangsa Indonesia selanjutnya. Kemudian di era globalisasi ini generasi muda diharapkan mampu memberikan inovasi, kesetiaan, pengorbanan, serta komitmennya dalam membangun negara dan mempertahankan budi luhur identitas bangsa ini kedepannya agar mampu bertahan dan dapat bersaing serta memiliki ciri yang khas, “INDONESIA”.

Kesimpulan

Sebagai rakyat Indonesia, sebaiknya kita dapat memanfaatkan arus globalisasi secara baik dan benar, sehingga sesuai kaidah yang ada. Kemudian, untuk membendung arus globalisasi yang sangat deras tersebut, harus diupayakan suatu kondisi (konsepsi) agar ketahanan nasional dapat terjaga. Kita perlu mengingat kembali pesan Bung Karno, yaitu “Jadilah bangsa yang cerdas, buat rasa Indonesia, buat negara lain tersenyum pada kita: Indonesia”, agar identitas serta cirri khas bangsa ini tidak lenyap. Untuk mencapai hal itu, adalah dengan cara membangun sebuah konsep nasionalisme kebangsaan yang mengarah kepada konsep identitas nasional.

NARACA PEMBAYARAN INTERNASIONAL

2012-01-13T00:11:00.003-08:00

PENGANTAR EKONOMI MAKRO

NARACA PEMBAYARAN INTERNASIONAL

DISUSUN OLEH :

ZAINUDDIN

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI

ASIA MALANG

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Neraca Pembayaran merupakan suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Neraca pembayaran mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa, hibah dari individu dan pemerintah asing, dan transaksi finansial. Umumnya neraca pembayaran terbagi atas neraca transaksi berjalan dan neraca lalu lintas modal dan finansial, dan item-item finansial.

Tujuan utama dari Neraca Pembayaran Internasional yaitu untuk memberikan informasi kepada pemerintah tentang posisi keuangan dalam hubungan ekonomi dengan negara lain serta membantu di dalam pengambilan kebijaksanaan moneter, fiskal, perdagangan dan pembayaran internasional

1.2.RUMUSAN MASALAH

Berdasakan ulasan latar belakang di atas penulis merumuskan permasalahan makalah ini sebagai berikut.

1. Apa Yang Di Maksud NERACA PEMBAYARAN INTERNASIONAL

2. Bagaimana Apa Yang Di Maksud KEBIJAKSANAAN NERACA PEMBAYARAN DALAM PJP I

3. Bagaimana TANTANGAN, KENDALA, DAN PELUANG PEMBANGUNAN

4. Bagaimana ARAHAN, SASARAN, DAN KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN

1.3. TUJUAN

Berdasarkan permasalahan di atas makalah ini memiliki tujuan sebagai berikut.

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana NERACA PEMBAYARAN INTERNASIONAL

2. Untuk mengetahui bagaimana KEBIJAKSANAAN NERACA PEMBAYARAN DALAM PJP I

3. Untuk Mengetahui TANTANGAN, KENDALA, DAN PELUANG PEMBANGUNAN

4. Untuk Mengetahui ARAHAN, SASARAN, DAN KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. NERACA PEMBAYARAN INTERNASIONAL

Neraca pembayaran merupakan suatu catatan sistematis mengenai transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dan penduduk negara lainnya dalam suatu periode tertentu. Transaksi tersebut diklasifikasikan ke dalam transaksi berjalan, transaksi modal, dan lalu lintas moneter. Transaksi berjalan terdiri atas ekspor ataupun impor barang dan jasa, sedangkan transaksi modal terdiri atas arus modal sektor pemerintah ataupun swasta, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Lalu lintas moneter adalah perubahan dalam cadangan devisa. Dengan demikian, neraca pembayaran memberikan gambaran arus penerimaan dan pengeluaran devisa serta perubahan neto cadangan devisa.

Dalam Pembangunan Jangka Panjang Kedua (PJP II) kebijak¬sanaan neraca pembayaran senantiasa diarahkan pada tercapainya sasaran pembangunan bidang ekonomi, yaitu seperti yang digariskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993, yakni terciptanya perekonomian yang mandiri dan andal sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan, berdasarkan demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dengan peningkatan kemakmuran rakyat yang makin merata, pertumbuhan yang cukup tinggi, dan stabilitas nasional yang mantap, bercirikan industri yang kuat dan maju, pertanian yang tangguh, koperasi yang sehat dan kuat, serta perdagangan yang maju dengan sistem distribusi yang mantap, didorong oleh kemitraan usaha yang kukuh antara badan usaha koperasi, negara, dan swasta serta pendayagunaan sumber daya alam yang optimal. Semua itu didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, maju, produktif, dan profesional, iklim usaha yang sehat serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), dan terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Kebijaksanaan neraca pembayaran sebagai bagian integral dari kebijaksanaan pembangunan dalam PJP II tetap bertumpu pada Trilogi Pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan stabilitas nasional. Di bidang perdagangan, kebijaksanaan ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri dalam negeri, menunjang pengembangan ekspor nonmigas, memelihara kestabilan harga dan penyediaan barang-barang yang dibutuhkan di dalam negeri, serta menunjang iklim usaha yang menarik bagi penanaman modal. Kebijaksanaan di bidang pinjaman luar negeri melengkapi kebutuhan pembiayaan pembangunan di dalam negeri, dan diarahkan untuk menjaga kestabilan perkembangan neraca pembayaran secara keseluruhan. Kebijaksanaan kurs devisa diarahkan untuk mendorong ekspor nonmigas dan mendukung kebijaksanaan moneter dalam negeri.

Kebijaksanaan neraca pembayaran yang serasi dan terpadu dengan kebijaksanaan pembangunan lainnya merupakan faktor penting dalam pencapaian sasaran pembangunan. Kondisi neraca pembayaran yang mantap mendorong arus perdagangan luar negeri, meningkatkan lalu lintas modal luar negeri untuk kepentingan pembangunan nasional, serta mendukung pertumbuhan yang berlanjut dari perekonomian nasional. Sistem devisa bebas yang merupakan kebijaksanaan mendasar di bidang neraca pembayaran merupakan prasyarat dan perangkat ekonomi pokok bagi terciptanya efisiensi perekonomian nasional dalam berinteraksi dengan perekonomian internasional.

GBHN 1993 menggariskan bahwa pembangunan nasional yang makin meluas dan kompleks dengan penerapan iptek yang makin canggih memerlukan peningkatan kemampuan perencanaan, pelak¬sanaan, pengendalian dan pengawasan dalam manajemen pembangunan nasional yang terpadu, berpijak pada potensi, kekuatan efektif dan kemampuan dalam negeri yang dilandasi disiplin, tanggung jawab, semangat pengabdian, dan semangat pembangunan serta kemampuan profesional yang tinggi.

Dalam PJP II dana untuk pembiayaan pembangunan terutama digali dari sumber kemampuan sendiri. Sumber dana luar negeri yang masih diperlukan merupakan pelengkap, dengan prinsip peningkatan kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan dan mencegah keterikatan serta campur tangan asing. Pembangunan nasional pada dasarnya diselenggarakan oleh masyarakat bersama pemerintah. Oleh karena itu, peranan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan mendorong kesadaran, pemahaman, dan penghayatan bahwa pembangunan adalah hak, kewajiban, dan tanggung jawab seluruh rakyat.

GBHN 1993 menegaskan bahwa dalam Repelita VI impor barang dan jasa diarahkan untuk meningkatkan produksi dalam negeri yang berorientasi pada ekspor, penghematan devisa, dan pola hidup sederhana. GBHN 1993 juga memberi petunjuk bahwa pembangunan yang diperoleh dari sumber dalam negeri harus lebih ditingkatkan. Pembangunan yang makin meningkat memerlukan biaya yang makin besar yang tidak dapat sepenuhnya dibiayai dari sumber dana dalam negeri. Oleh karena itu, diperlukan pembiayaan dari sumber dana luar negeri sebagai pelengkap yang

diperoleh dengan syarat lunak, tidak memberatkan, tanpa ikatan politik dan digunakan untuk pembiayaan kegiatan pembangunan yang produktif sesuai dengan prioritas dan yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat serta peranan¬nya secara bertahap harus dikurangi. Peranan investasi modal asing terus didorong dan potensi peran serta pihak asing perlu lebih dikembangkan terutama melalui pasar modal dalam negeri.

Di samping itu, dalam Repelita VI, GBHN 1993 memberi petunjuk bahwa penanaman modal dalam negeri dan modal asing makin didorong untuk memacu pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi serta memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja. Kemudahan dan iklim investasi yang lebih menarik terus dikem¬bangkan antara lain dengan penyediaan sarana dan prasarana ekonomi yang memadai, peraturan perundang-undangan yang mendukung dan penyederhanaan prosedur pelayanan investasi serta kebijaksanaan ekonomi makro yang tepat.

Dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan neraca pembayaran perlu dipegang dengan teguh seluruh asas nasional, terutama asas kemandirian, yaitu bahwa pembangunan nasional berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, serta bersendikan kepada kepribadian bangsa. Untuk itu, seluruh sumber kekuatan nasional, baik yang efektif maupun potensial, didayagunakan dan dilaksanakan dengan memperhatikan seluruh faktor dominan yang dapat mempengaruhi lancarnya pencapaian sasaran pembangunan.

Dalam melaksanakan kebijaksanaan neraca pembayaran perlu memperhatikan seluruh kaidah penuntun dan berlandaskan pada pengarahan GBHN 1993 seperti tersebut di atas.

2.2. KEBIJAKSANAAN NERACA PEMBAYARAN DALAM PJP I

1. Kebijaksanaan Perdagangan dan Keuangan Luar Negeri

Meskipun harus melewati berbagai guncangan perekonomian yang terjadi, baik di luar maupun di dalam negeri, perkembangan neraca pembayaran selama PJP I secara umum terkendali dengan baik. Hal itu dimungkinkan berkat diambilnya berbagai kebijaksa¬naan di bidang neraca pembayaran dan kebijaksanaan ekonomi makro lainnya guna mengamankan posisi dan kondisi neraca pembayaran Indonesia dari waktu ke waktu. Dengan disertai kebi¬jaksanaan sistem devisa bebas, keadaan neraca pembayaran selama PJP I terbukti telah turut mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan efisiensi perekonomian nasional, dan memantapkan arus perdagangan dan modal luar negeri.

Pada awal pelaksanaan pembangunan nasional, kebijaksanaan di bidang neraca pembayaran diprioritaskan untuk menunjang perbaikan kondisi perekonomian dalam negeri melalui rehabilitasi dan perluasan kapasitas produksi, perbaikan sarana dan prasarana industri yang menghasilkan barang kebutuhan dalam negeri dan ekspor, stabilisasi harga kebutuhan pokok masyarakat, penyediaan bahan baku dan barang modal bagi kebutuhan industri dalam negeri, serta penyempurnaan sistem devisa bebas dan tingkat kurs devisa yang realistis.

Dalam periode Repelita II dan Repelita III, peranan penerimaan devisa dari ekspor migas makin meningkat sejalan dengan kenaikan produksi dalam negeri dan meningkatnya harga minyak bumi di pasar internasional. Sementara itu, upaya untuk meningkatkan penerimaan devisa nonmigas mulai digalakkan. Peningkatan daya saing komoditas ekspor Indonesia dilakukan, antara lain, melalui pemantapan pengawasan mutu dan standardisasi, penurunan biaya produksi di dalam negeri,

penghapusan pungutan ataupun penurunan pajak ekspor, serta penyederhanaan prosedur ekspor dan impor. Dalam rangka menjaga kurs rupiah yang realistis guna memperkuat daya saing barang ekspor dan barang pengganti impor, dalam bulan November 1978 dilakukan devaluasi terhadap rupiah sebesar 33,6 persen, yaitu dari Rp 415,00 per US dollar menjadi Rp 625,00 per US dollar.

Di awal tahun 1980-an neraca pembayaran Indonesia mengalami guncangan akibat merosotnya harga minyak bumi yang saat itu merupakan penyumbang terbesar bagi penerimaan devisa Indonesia. Berbagai harga komoditas primer lainnya merosot tajam di pasar internasional. Untuk mengamankan kelanjutan pembangunan dan situasi neraca pembayaran, pada bulan Maret 1983 rupiah didevaluasikan sebesar 27,8 persen dari Rp 700,00 per US dollar menjadi Rp 970,00 per US dollar, dan sejumlah proyek besar dengan komponen impor tinggi yang dibiayai pinjaman luar negeri dijadwalkan kembali.

Guna mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi dan meningkatkan efisiensi nasional maka mulai tahun 1983 Pemerin¬tah melancarkan serangkaian kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi. Untuk menggalakkan ekspor nonmigas, di bidang perdagangan luar negeri telah dilakukan pula penyempurnaan tata niaga, perizinan, pengangkutan, permodalan, perpajakan, dan perbankan.

Akibat terus merosotnya harga minyak bumi di pasar interna¬sional hingga mencapai di bawah US$ 10,0 per barel dan untuk mengamankan neraca pembayaran dan kesinambungan pembangunan, pada bulan September 1986 Pemerintah mengambil kebijaksanaan devaluasi rupiah sebesar 31 persen dari Rp 1.134,00 per US dollar menjadi Rp 1.644,00 per US dollar. Sejak itu, Pemerintah secara aktif menempuh kebijaksanaan sistem kurs valuta yang mengambang dan terkendali. Bersama-sama dengan kebijaksanaan deregulasi di bidang lainnya, kebijaksanaan kurs valuta yang dilakukan telah berhasil meningkatkan daya saing ekspor Indonesia.

Dengan berbagai kebijaksanaan mendorong ekspor tersebut, nilai ekspor nonmigas meningkat dengan cukup pesat dan peranan¬nya dalam keseluruhan nilai ekspor makin besar. Ekspor nonmigas telah menjadi andalan dan penggerak utama pembangunan. Jenis dan macam komoditas ekspor nonmigas makin beragam, dan makin banyak dalam bentuk komoditas olahan, termasuk komoditas hasil industri sedang, kecil, dan kerajinan. Demikian pula, pasaran ekspor komoditas nonmigas makin luas, dengan dilakukannya berbagai usaha terobosan pasar dan kegiatan promosi secara aktif.

Sebagai kelanjutan dari kebijaksanaan sebelumnya, pada bulan Oktober tahun 1993 telah dikeluarkan paket kebijaksanaan yang bersifat menyeluruh, mencakup sektor industri, kesehatan, ling¬kungan hidup, perdagangan, dan penanaman modal, yang berisikan perubahan mendasar dalam rangka peningkatan daya saing industri nasional dan menyangkut struktur bea masuk, tata niaga, perizinan, permodalan, dan perpajakan.

Indonesia aktif berperan di berbagai forum internasional di bidang perdagangan, baik hubungan bilateral, regional maupun multilateral. Indonesia secara aktif ikut dalam Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT), Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB (United Nation Conference on Trade and Development, UNCTAD), kerja sama ASEAN (Association of South East Asian Nations), dan berbagai forum kerja sama internasional lainnya, seperti Organisasi Kopi Internasional (International Coffee Organization, ICO), Organisasi Kayu Tropis Internasional (International Tropical Timber Organization, ITTO), Asosiasi Negara Penghasil Karet Alam (Association of Natural Rubber Producing Countries, ANRPC), Asosiasi Negara Produsen Timah (Association of Tin Producing Countries, ATPC), dan Organisasi Negara Pengekspor Minyak (Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC).

Dalam rangka kerja sama ekonomi antarnegara ASEAN, dalam Konferensi Tingkat Tinggi IV tahun 1992 disepakati untuk lebih mengintegrasikan ekonomi ASEAN yang dijabarkan dalam bentuk perjanjian dalam rangka meningkatkan kerja sama ASEAN (Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation). Upaya integrasi itu diawali dengan kesepakatan untuk secara bertahap menerapkan tarif preferensial seragam yang diarahkan pada pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN (Asean Free Trade Area, AFTA).

2. Perkembangan Neraca Pembayaran

Selama PJP I neraca pembayaran telah berkembang ke arah struktur yang lebih seimbang. Apabila dalam dasawarsa 1970-an sumber penerimaan devisa Indonesia sebagian besar diperoleh dari ekspor migas, maka mulai dasawarsa 1980-an sumber penerimaan devisa sudah meluas. Ekspor nonmigas makin meningkat. Penerimaan jasa, terutama dari pariwisata juga meningkat. Impor nonmigas makin mengarah ke bahan baku dan penolong serta barang modal yang dibutuhkan untuk investasi dan industri di dalam negeri. Dalam transaksi modal, pinjaman luar negeri pemerintah, pemasukan modal swasta, termasuk PMA, merupakan pos pembiayaan penting. Dengan demikian, landasan neraca pembayaran makin beragam. Keadaan itu telah meningkatkan ketahanan perekonomian nasional terhadap guncangan yang terjadi, baik di dalam negeri maupun di dunia internasional.

Selama PJP I, nilai keseluruhan ekspor telah meningkat menjadi sekitar 43 kali atau rata-rata sebesar 16,0 persen per tahun, dari US$ 872 juta pada tahun 1968 menjadi US$ 37,2 miliar pada tahun 1993/94. Ekspor nonmigas meningkat lebih pesat lagi, yaitu rata-rata sebesar 16,7 persen per tahun atau menjadi sekitar 50 kali, dari US$ 569 juta pada tahun 1968 menjadi US$ 28,2 miliar pada tahun 1993/94,(Tabel7-1).

Selama Repelita V, keseluruhan nilai ekspor meningkat dengan rata-rata 13,4 persen per tahun, yaitu dari US$ 19,8 miliar pada tahun 1988/89 menjadi US$ 37,2 miliar pada tahun 1993/94. Selama kurun waktu tersebut ekspor nonmigas terus meningkat dengan pesat dan mantap, yaitu dengan rata-rata 18,2 persen per tahun, dan bahkan dalam 2 tahun terakhir meningkat dengan rata-rata 21,7 persen per tahun. Sumbangan ekspor nonmigas terhadap keseluruhan penerimaan ekspor semakin meningkat hingga diperki¬rakan menjadi 75,8 persen pada tahun 1993/94. Perkembangan tersebut menunjukkan makin mampunya ekspor nonmigas berperan sebagai sumber penerimaan devisa utama. Di pihak lain, ekspor migas selama Repelita V hanya meningkat rata-rata sebesar 3,4 persen per tahun. Perkembangan itu menunjukkan pula makin berkurangnya ketergantungan penerimaan devisa dari migas.

Sejalan dengan meningkatnya kegiatan industri dan investasi di dalam negeri, kebutuhan akan barang impor terus meningkat, khususnya bahan baku dan penolong serta barang modal. Dalam PJP I nilai keseluruhan impor telah meningkat dengan rata-rata sebesar 15,1 persen per tahun, yaitu dari US$ 831 juta pada tahun 1968 menjadi US$ 29,2 miliar pada tahun 1993/94. Dalam Repelita V, nilai impor nonmigas meningkat dengan cukup tinggi pada dua tahun pertama, yaitu 21,3 persen dan 31,0 persen masing-masing pada tahun 1989/90 dan 1990/91. Hal itu terutama disebabkan oleh memanasnya kegiatan perekonomian dalam negeri. Dengan langkah penyejukan perekonomian, laju pertumbuhan impor nonmigas dalam tahun 1990/91-1993/94 dapat dikendalikan menjadi rata-rata 10,0 persen per tahun.

Pengeluaran devisa neto untuk jasa dalam PJP I meningkat dengan rata-rata 14,9 persen per tahun, yaitu dari US$ 328 juta pada tahun 1968 menjadi US$ 10,9 miliar pada tahun 1993/94. Dalam Repelita V, keseluruhan pengeluaran jasa neto meningkat rata-rata sebesar 8,1 persen per tahun, yang terdiri atas jasa sektor migas rata-rata sebesar 3,5 persen, dan sektor nonmigas rata-rata sebesar 10,2 persen per tahun. Penerimaan devisa dari pariwisata

dalam kurun waktu yang sama meningkat pesat rata-rata sebesar 21,6 persen per tahun, yaitu dari US$ 1,4 miliar pada tahun 1988/89 menjadi US$ 3,8 miliar dalam tahun 1993/94. Pembayaran bunga dan transfer keuntungan PMA serta bank-bank asing meningkat dengan rata-rata 6,1 persen per tahun. Transfer tenaga kerja di luar negeri meningkat rata-rata sebesar 23,1 persen per tahun.

Sebagai negara berkembang yang masih membutuhkan dana pembangunan yang besar, transaksi berjalan secara umum menun¬jukkan defisit, kecuali pada tahun 1979/80 dan tahun 1980/81, pada waktu terjadi kenaikan harga minyak bumi dan harga ekspor komoditas lainnya. Besarnya defisit bervariasi seiring dengan perkembangan ekspor dan impor barang ataupun jasa. Defisit transaksi berjalan pada tahun 1989/90 adalah sebesar US$ 1,6 miliar, kemudian meningkat menjadi sebesar US$ 3,7 miliar pada tahun 1990/91, dan sebesar US$ 4,4 miliar pada tahun 1991/92. Besarnya defisit transaksi berjalan tersebut karena meningkatnya suhu perekonomian pada waktu itu. Selanjutnya, defisit transaksi berjalan dapat dikendalikan sehingga menjadi US$ 2,6 miliar pada tahun 1992/93, dan diperkirakan menjadi US$ 2,9 miliar pada tahun 1993/94.

Dana yang berasal dari luar negeri meliputi pinjaman pemerintah, pinjaman komersial sektor swasta, dan penanaman modal asing. Dalam PJP I pinjaman luar negeri pemerintah meningkat dari US$ 266 juta pada tahun 1968 menjadi US$ 5,9 miliar pada tahun 1993/94. Pinjaman terbesar diperoleh dalam bantuan proyek bersyarat lunak, kemudian disusul oleh pinjaman lainnya dan bantuan program. Sejalan dengan masa tenggang waktu dan meningkatnya pinjaman yang jatuh tempo, pelunasan pinjaman pemerintah naik dari US$ 3,8 miliar pada tahun 1988/89 menjadi US$ 5,1 miliar pada tahun 1993/94. Meskipun pelunasan pinjaman meningkat, dengan peningkatan ekspor, perbandingan pelunasan hutang pemerintah dan swasta terhadap nilai ekspor (Debt Service Ratio, DSR) menurun dari 37,5 persen pada tahun 1989/90 menjadi 30,5 persen pada tahun 1993/94.

Pemasukan modal (neto) sektor swasta selama PJP I mening¬kat dari US$ 65 juta pada tahun 1968 menjadi US$ 6,7 miliar pada tahun 1993/94, atau meningkat rata-rata sebesar 20,1 persen per tahun. Dalam Repelita V, untuk 2 tahun pertama pemasukan modal neto swasta meningkat dengan cukup pesat, kemudian melambat dengan pengendalian moneter untuk mendinginkan suhu perekonomian. Penanaman modal asing (neto) meningkat dari US$ 585 juta pada tahun 1988/89 menjadi US$ 2,0 miliar pada tahun 1993/94.

Cadangan devisa selama PJP I berhasil dipelihara pada tingkat yang memadai untuk menciptakan iklim yang aman bagi kebutuhan transaksi luar negeri dan kebutuhan pembangunan nasional. Jumlah cadangan devisa selama Repelita V meningkat dari US$ 6,0 miliar pada tahun 1988/89 menjadi US$ 13,1 miliar pada tahun 1993/94. Jumlah cadangan devisa pada tahun 1993/94 cukup untuk membiayai impor (c.&f.) selama 5,5 bulan.

2.3. TANTANGAN, KENDALA, DAN PELUANG PEMBANGUNAN

Kebijaksanaan neraca pembayaran internasional selama PJP I diarahkan agar sasaran-sasaran pembangunan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dalam PJP II kebijaksanaan neraca pembayaran internasional diarahkan terutama untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, meningkatkan kemampuan ekspor serta menunjang iklim usaha. Untuk itu, perlu dikenali berbagai tantangan, kendala, dan peluang yang ada.

1. Tantangan

Setelah melewati resesi berat di awal tahun 1980-an, perekonomian dunia mengalami kebangkitan kembali dan pertumbuhan yang panjang selama tahun-tahun selanjutnya dalam

dasawarsa tersebut. Namun, berbagai gejolak dan ketidakpastian tetap mewarnai perkembangannya sehingga resesi ringan muncul kembali ketika memasuki dasawarsa 1990-an. Berbagai ketidakpastian dan perkembangan yang kurang menguntungkan seperti ketidakstabilan kurs mata uang utama, meluasnya gejala proteksionisme terutama di negara maju, melemahnya harga komiditas primer, dan timbulnya blok ekonomi sebagai akibat terjadinya perubahan tatanan ekonomi dan politik di berbagai kawasan diperkirakan akan tetap mewarnai perkembangan ekonomi dunia di masa depan. Tantangan yang dihadapi oleh Indonesia adalah bagaimana memperkuat daya tahan perekonomian nasional sehingga dapat mengatasi berbagai ketidakpastian dan keadaan yang kurang menguntungkan tersebut sehingga momentum pembangunan dapat tetap terpelihara dan sasarannya tercapai.

Kecenderungan globalisasi yang makin kuat sejak dua puluh tahun terakhir, yang antara lain disebabkan oleh penurunan biaya transportasi dan komunikasi akibat kemajuan teknologi, telah menyebabkan lalu lintas barang, jasa, modal, dan faktor produksi lainnya mengalir dengan bebas dan hampir tidak mengenal batas¬batas wilayah negara. Di satu pihak, keadaan itu telah meningkat¬kan kesejahteraan masyarakat dunia walaupun tidak secara merata dinikmati oleh tiap negara. Di pihak lain, keadaan tersebut telah menciptakan persaingan yang kian tajam antarnegara dalam memperebutkan pasar. Kecenderungan globalisasi tersebut diperki¬rakan masih akan berlanjut dalam PJP II. Tantangan yang dihadapi oleh Indonesia adalah bagaimana memenangkan persaingan yang makin tajam di pasar internasional, terutama dalam meningkatkan pangsa pasar ekspor di berbagai pasar dunia.

Pesatnya kemajuan di bidang teknologi, yang ditunjukkan dengan makin pendeknya daur hidup suatu produk, menyebabkan kekuatan daya saing suatu negara yang berlandaskan pada keunggulan komparatif statis dengan mengandalkan kekayaan sumber alam dan tenaga kerja berlimpah, cenderung tidak dapat lagi diandalkan. Bersamaan dengan itu, ketersediaan sumber daya

alam, baik dalam jenis dan jumlah maupun mutunya, juga makin berkurang, demikian pula sumber pendanaan bagi keperluan investasi akan makin langka. Perkembangan tersebut mengakibatkan sumber daya manusia akan makin menentukan dalam memenangkan persaingan jika dibandingkan dengan sumber daya lainnya. Tantangan di masa mendatang adalah bagaimana meningkatkan daya saing dan keunggulan kompetitif industri nasional yang mengandalkan pada keterampilan dan kreativitas sumber daya manusia, kemampuan teknologi, dan kemampuan manajemen dengan tetap memanfaatkan dan secara dinamis mengembangkan keunggulan komparatif yang dimiliki.

Kegiatan ekonomi dan pembangunan akan memerlukan devisa yang makin besar. Dengan makin menurunnya peranan ekspor migas, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana memacu ekspor nonmigas, termasuk ekspor jasa, di masa depan. Selain itu, walaupun macam dan jenis ekspor nonmigas telah makin beragam, basis ekspor masih tetap sempit dan terkonsentrasi pada komoditas seperti tekstil dan pakaian jadi, kayu lapis, udang dan ikan, karet, serta alat-alat listrik. Demikian pula, meskipun pasar ekspor telah makin meluas, namun masih terpusat pada beberapa negara saja. Oleh karena itu, tantangan berikutnya yang dihadapi adalah bagai¬mana memperluas basis komoditas ekspor Indonesia dan memantapkan pasar tradisional serta meningkatkan penerobosan pasar baru yang potensial sehingga memperkuat keandalan sisi penerimaan devisa.

Hubungan internasional yang patut diperhatikan dewasa ini dan waktu mendatang adalah hal yang berkaitan dengan berbagai isu politik dan isu lain seperti lingkungan hidup yang dipermasalahkan, terutama oleh negara maju, dan dikaitkan dengan hubungan ekonomi, perdagangan, dan penyaluran dana pinjaman. Oleh karena itu, menjadi tantangan untuk mengatasi berbagai masalah tersebut sesuai dengan falsafah hidup dan pembangunan bangsa Indonesia.

Peningkatan ekspor yang cukup tinggi adalah penting, tidak saja sebagai penghasil devisa yang dibutuhkan dalam pembangunan, tetapi juga sebagai kegiatan yang dapat meningkatkan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Untuk itu, di samping tumbuhnya pengusaha ekspor yang tangguh dan kukuh, tumbuhnya pengusaha kecil dan menengah adalah sangat penting. Pengusaha ekspor menengah dan kecil terbukti merupakan penyumbang yang cukup besar untuk komoditas ekspor seperti tekstil, pakaian jadi, kerajinan rakyat, dan komoditas ekspor lainnya. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menciptakan iklim dan lingkungan usaha yang lebih meningkatkan dan menumbuhkan pengusaha ekspor yang kukuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan internasional yang makin tajam. Tantangan yang lebih khusus adalah bagaimana iklim dan lingkungan usaha tersebut dapat lebih meningkatkan tumbuhnya pengusaha ekspor menengah dan kecil.

Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan meningkatnya kegiatan pembangunan serta pendapatan masyarakat memerlukan impor yang makin meningkat pula. Kebijaksanaan impor yang ditempuh adalah mendukung dan mendorong pertumbuhan industri yang efisien dan tangguh, menjamin tersedianya barang dan jasa yang belum dihasilkan di dalam negeri, dan mendorong ekspor. Merupakan tantangan untuk senantiasa mengupayakan penggunaan devisa secara hemat dan efisien sehingga keseimbangan neraca pembayaran tetap dapat terjaga.

Berakhirnya perang dingin dan berlangsungnya restrukturisasi ekonomi dan politik di negara Eropa Timur dan bekas Uni Soviet dan liberalisasi ekonomi dan perdagangan di negara berkembang, seperti RRC, Vietnam, dan negara Asia lainnya mempengaruhi tatanan ekonomi dan arus modal internasional. Oleh karena itu, masalah yang dihadapi di pasar uang dan modal internasional adalah makin tajamnya persaingan untuk menarik dana interna¬sional, baik dalam bentuk pinjaman lunak, pinjaman komersial maupun investasi langsung. Tantangannya adalah bagaimana

mengamankan agar arus dana internasional yang masih diperlukan untuk membiayai kegiatan pembangunan tidak terganggu. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana menciptakan iklim investasi yang sehat dan menarik bagi masuknya dana inter¬nasional, baik untuk kegiatan pemerintah maupun masyarakat guna mendukung pembangunan.

Guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang pesat diperlukan investasi yang cukup besar. Pembiayaannya terutama harus berasal dari sumber pembiayaan dalam negeri, sedangkan sumber-sumber luar negeri adalah sebagai pelengkap. Sebagai sumber dana pelengkap, sumber-sumber dana luar negeri yang mencakup penanaman modal dan pinjaman luar negeri masih diperlukan bagi pembangunan. Penanaman modal asing (PMA) perlu terus didorong, bukan hanya sebagai sumber dana tetapi juga sumber teknologi baru dan keterampilan baru. Pinjaman luar negeri tetap dimanfaatkan sepanjang tidak memberatkan perekonomian nasional sekarang dan di masa mendatang. Terutama bagi pinjaman komersial dan pinjaman tidak lunak lainnya, harus diupayakan agar tetap dalam batas-batas yang aman bagi neraca pembayaran dalam jangka panjang. Selain itu harus diupayakan agar pengembalian pinjaman yang dilakukan, baik jumlah cicilan maupun bunganya tetap dalam batas kemampuan untuk membayarnya karena jika tidak, kestabilan perekonomian akan menjadi terganggu dan dapat berkembang ke arah spekulasi. Oleh karena itu, merupakan tantangan pula dalam kebijaksanaan neraca pembayaran untuk senantiasa mengupayakan agar besarnya kewajiban pelunasan kembali pinjaman yang dilakukan, terutama pinjaman di sektor swasta, tidak menimbulkan guncangan terhadap posisi neraca pembayaran internasional yang dapat mengganggu kestabilan perekonomian.

2. Kendala

Terus melemahnya harga komoditas primer, termasuk minyak bumi, di pasar internasional sebagai akibat lemahnya permintaan

terutama di negara-negara industri di satu pihak dan terus meningkatnya produksi di negara penghasil di pihak lain merupakan kendala yang sukar dipecahkan dan berakibat menurunnya nilai tukar perdagangan komoditas primer Indonesia. Kecenderungan menurunnya harga minyak dunia dan Indonesia cukup berpengaruh terhadap penerimaan devisa dari ekspor.

Tingginya pengangguran dan terdesaknya beberapa jenis industri manufaktur di negara maju oleh negara industri baru telah menyebabkan kecenderungan perdagangan dunia, terutama negara maju, makin protektif. Hal itu merupakan kendala bagi peningkatan akses pasar komoditas ekspor Indonesia di pasar internasional.

Merupakan kendala berikutnya pula dalam upaya meningkat¬kan ekspor adalah lemahnya ketangguhan sisi penawaran ekspor, terutama kesinambungan produksi, mutu, kemasan, ketepatan waktu pengiriman, penguasaan informasi dan antisipasi pasar, pemahaman hukum perdagangan, dan persyaratan perdagangan internasional lainnya. Di samping itu, kendala struktural yang dihadapi oleh sektor ekspor adalah kurang memadainya penyediaan prasarana penunjang, seperti tenaga listrik, transportasi, dan komunikasi.

Relatif rendahnya kualitas angkatan kerja Indonesia dewasa ini merupakan kendala dalam upaya mengembangkan sisi penawaran ekspor. Hal tersebut menyebabkan terbatasnya penguasaan keterampilan dan teknologi untuk menghasilkan komoditas ekspor yang bernilai tambah tinggi.

Besarnya defisit transaksi berjalan terutama disebabkan oleh defisit dalam pos jasa. Kendala yang dihadapi dalam usaha memperkecil defisit neraca jasa adalah lemahnya daya saing berbagai industri jasa yang dimiliki.

Kendala penting lain adalah intensitas perubahan nilai tukar berbagai mata uang utama, terutama apresiasi mata uang yen

terhadap dollar Amerika. Kendala itu menyulitkan pengelolaan neraca pembayaran yang mantap mengingat sebagian besar pinjaman, terutama pinjaman pemerintah, adalah dalam bentuk yen, sementara sebagian besar perolehan devisa adalah dalam bentuk dollar Amerika. Apresiasi yen menyebabkan makin meningkatnya kewajiban pelunasan cicilan pokok dan bunga.

3. Peluang

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam dan budaya yang beraneka ragam. Dengan potensi sumber daya mineral, kelautan, hutan, dan sumber daya alam lainnya serta kekayaan dan keanekaragaman budaya, Indonesia mempunyai peluang cukup besar untuk meningkatkan penerimaan devisa dari ekspor dan pariwisata.

Indonesia, bersama negara di kawasan Asia Pasifik lainnya mengalami pertumbuhan cukup tinggi dalam dua dasawarsa terakhir. Arus perdagangan dan modal antarnegara di kawasan ini sangat pesat. Pusat pertumbuhan ekonomi dunia dalam abad ke-21 adalah di kawasan Asia Pasifik. Indonesia dapat memanfaatkan berbagai peluang yang timbul dari kecenderungan pertumbuhan di kawasan ini.

Kerja sama ASEAN, baik dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi merupakan peluang yang penting bagi kepentingan sesama negara anggota ataupun bagi kepentingan Indonesia. Terbentuknya AFTA dapat dimanfaatkan untuk peningkatan arus perdagangan antarnegara serta peningkatan industri dalam negeri.

Solidaritas dan semangat kerja sama antara sesama negara berkembang dan anggota Gerakan Nonblok merupakan peluang pula untuk meningkatkan arus perdagangan barang dan jasa serta modal antara Indonesia dengan sesama negara berkembang lainnya.

Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Indonesia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan peluang untuk meningkatkan komoditas ekspor unggulan, terutama komoditas industri pengolahan yang bernilai tambah tinggi, serta untuk meningkatkan ekspor jasa, termasuk tenaga kerja.

Kebijaksanaan kurs valuta yang secara aktif mengambang dan terkendali sejak tahun 1986 telah mengurangi timbulnya guncangan penyesuaian kurs, dan mendorong daya saing komoditas ekspor Indonesia. Hal itu juga mendukung upaya peningkatan ekspor Indonesia.

2.4. ARAHAN, SASARAN, DAN KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN

1. Arahan GBHN 1993

GBHN mengamanatkan bahwa setiap perkembangan, perubahan dan gejolak dunia, baik politik, ekonomi, sosial budaya, maupun militer, terus diikuti secara saksama agar secara dini dapat diperkirakan terjadinya masalah yang dapat mempengaruhi stabili¬sasi nasional, serta yang menghambat kelancaran pembangunan dan pencapaian tujuan nasional agar dapat diambil langkah yang tepat dan cepat untuk mengatasinya. Perkembangan dunia yang mengandung peluang yang menunjang dan mempercepat pelaksanaan pembangunan nasional perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

GBHN menggariskan pula bahwa kebijaksanaan fiskal, moneter, dan neraca pembayaran dilaksanakan secara serasi dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan hasilnya yang makin meluas dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis.

Di bidang ekspor GBHN 1993 mengamanatkan bahwa guna mendorong ekspor, khususnya komoditas nonmigas, upaya

peningkatan daya saing dan penerobosan serta perluasan pasar luar negeri terus dikembangkan melalui peningkatan efisiensi produksi, mutu komoditas, jaminan kesinambungan dan ketepatan waktu penyerahan, serta penganekaragaman produk dan pasar, yang didukung oleh penyempurnaan sarana dan prasarana perdagangan termasuk jaringan informasi pasar, peningkatan promosi serta peningkatan akses pasar melalui kerja sama perdagangan interna¬sional dan regional, baik bilateral maupun multilateral. Berbagai sarana dan prasarana penunjang ekspor terutama perkreditan, perasuransian, lalu lintas keuangan, dukungan perangkat hukum serta pelayanan usaha perlu makin dimantapkan. Dalam pelaksa¬naan ekspor perlu dibina keterkaitan yang saling menguntungkan antara produsen dan eksportir.

Di bidang impor GBHN 1993 mengamanatkan bahwa kebijak¬sanaan impor ditujukan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa, khususnya barang modal, bahan baku dan bahan penolong untuk mendorong pengembangan industri dalam negeri sehingga mampu menghasilkan barang dan jasa dengan mutu dan harga yang bersaing dalam rangka menunjang ekspor dan mendorong penggunaan produksi dalam negeri. Perlu pula dilakukan penghematan penggunaan devisa, terutama yang digunakan untuk impor barang mewah.

Di bidang penanaman modal dan pinjaman luar negeri GBHN 1993 menyatakan bahwa sumber dana luar negeri dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi pembangunan nasional, yaitu sebagai sumber pelengkap pembiayaan pembangunan dan sebagai wahana alih teknologi yang efektif. Penanaman modal asing terus didorong bagi kegiatan ekspor dan kegiatan pembangunan yang belum ditanggulangi dengan modal dan kemampuan teknologi dalam negeri melalui pengembangan iklim yang menarik, prosedur yang sederhana, pelayanan yang lancar, sarana dan prasarana ekonomi yang menunjang, serta peraturan yang konsisten sehingga memberi jaminan kepastian berusaha dan keamanan investasi. Bantuan luar negeri dan pinjaman luar negeri dimanfaatkan sepanjang tidak ada ikatan politik, tidak memberatkan perekonomian, dan digunakan untuk membiayai kegiatan yang produktif sesuai dengan prioritas dan yang memberikan dampak sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

2. Sasaran

Dengan bertumpu pada Trilogi Pembangunan, sasaran kebijaksanaan neraca pembayaran dalam PJP II diarahkan pada tercapainya berbagai sasaran pembangunan bidang ekonomi sebagaimana yang diamanatkan oleh GBHN 1993. Dalam rangka mewujudkan perekonomian yang mandiri dan andal, sasaran pokok kebijaksanaan neraca pembayaran dalam PJP II adalah terciptanya kemampuan perekonomian untuk meningkatkan perolehan devisa yang diperlukan bagi pembiayaan pembangunan sehingga makin terwujud kemampuan membangun dengan kekuatan sendiri.

Perkiraan neraca pembayaran Indonesia dalam Repelita VI didasarkan pada dua asumsi pokok, yaitu asumsi mengenai berbagai perkembangan ekonomi dunia dan berbagai perkembangan ekonomi makro di dalam negeri. Asumsi mengenai berbagai perkembangan perekonomian internasional tersebut mencakup laju pertumbuhan ekonomi dunia, terutama negara maju, tingkat inflasi dunia, tingkat suku bunga, serta nilai paritas antara valuta negara industri utama. Di dalam negeri, perkiraan neraca pembayaran sangat terkait dengan sasaran yang ditentukan untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, pola pertumbuhan di tiap sektor ekonomi, dan sasaran pertumbuhan investasi, baik di tiap-tiap sektor ekonomi ataupun secara keseluruhan, serta berbagai perkiraan sumber pembiayaan investasi, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Penentuan sasaran sumber pembiayaan dari luar negeri, yang pada gilirannya menentukan arus lalu lintas modal luar negeri, baik pemerintah maupun swasta, selalu mengacu pada asas kemandirian yang merupakan asas pokok dalam PJP II.

Keseluruhan nilai ekspor selama Repelita VI diharapkan meningkat rata-rata sebesar 13,7 persen per tahun, yaitu dari US$ 37,2 miliar pada tahun 1993/94 menjadi US$ 70,6 miliar pada tahun 1998/99. Nilai ekspor nonmigas diperkirakan meningkat dengan rata-rata sebesar 16,8 persen per tahun, yaitu dari US$ 28,2 miliar pada tahun 1993/94 menjadi US$ 61,2 miliar pada tahun 1998/99. Sumber peningkatan terbesar ekspor nonmigas berasal dari hasil industri nonmigas, yang diperkirakan meningkat dengan rata-rata 17,8 persen per tahun (Tabel 7 - 2).

Nilai ekspor migas diperkirakan hanya meningkat rata-rata sebesar 0,8 persen per tahun, yaitu dari US$ 9,0 miliar pada tahun 1993/94 menjadi US$ 9,4 miliar pada tahun 1998/99. Peningkatan yang lambat ini disebabkan oleh relatif lemahnya harga di pasar internasional dan terbatasnya produksi di dalam negeri, sedangkan tingkat konsumsi dalam negeri terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat, dan kegiatan pembangunan di sektor lainnya.

Nilai impor nonmigas selama Repelita VI diperkirakan me¬ningkat dengan rata-rata 15 persen per tahun. Untuk menunjang pertumbuhan sektor industri, impor bahan bake dan penolong serta barang modal diperkirakan terus bertambah besar walaupun kemampuan produksi dari dalam negeri meningkat dengan cepat. Sebaliknya, peranan impor barang konsumsi makin menurun sebagai akibat makin banyaknya barang konsumsi yang dihasilkan di dalam negeri dan makin mendalam serta meluasnya kegiatan industri pengolahan di dalam negeri yang mampu bersaing dengan barang impor.

Selama Repelita VI impor sektor migas diperkirakan mening¬kat rata-rata sebesar 7,9 persen per tahun. Nilai impor tersebut terutama dipengaruhi oleh investasi di bidang perminyakan dan volume beserta harga impor minyak bumi mentah yang diperlukan untuk konsumsi dalam negeri.

TABEL 7-2

SASARAN NERACA PEMBAYARAN, 1994/95 -1998/99 (jute US dollar)

	Akhir	Repelita VI
U r a i a n	Repelita V 1)	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99
A. Barang dan jasa 1. Ekspor (f.o.b.)	37186	41962	47653	53997	61564	70623
a. Bukan minyak bumi & gas alam cair	28189	32762	38166	44544	52118	61239
b. Minyak dan gas bumi	9017	9200	9487	9453	9448	9384
2. Impor (f.o.b.)	-29198	33213	-37827	-43385	-49437	-56945
a. Bukan minyak bumi & gas alam cair	-25904	-29686	-34080	-39199	-45160	-52128
b. Minyak dan gas bumi	-3294	-3527	-3747	-4188	-4277	-4817
3. Jasa-jasa (neto)	-10876	-11859	-12971	-14037	-15262	-16474
a. Bukan minyak bumi & gas alam cair	-7902	-8737	-9703	-10733	-11830	-12996
b. Minyak dan gas bumi	-2974	-3122	-3288	-3304	-3432	-3478
4. Transaksi berjalan	-2888	-3110	-3145	-3425	-3135	-2796
a. Bukan minyak bumi & gas alam cair	-5837	-5661	-5617	-5388	-4872	-3885
b. Minyak dan gas bumi	2749	2551	2472	1963	1737	1089
B. Pinjaman pemerintah	5894	5713	6487	6350	8628	8724
1. Bantuan program	0	0	0	0	0	0
2. Bantuan proyek dan pinjaman lain	5894	5713	8487	6350	8828	6724
C. Pelunasan pinjaman pemerintah 2)	-5148	-4973	-5165	-4484	-4474	-4860
D. Pemasukan modal lain	6683	3571	4433	4958	5368	5330
1. Investasi langsung (neto)	2048	2307	2487	2702	2729	2930
2. Modal lainnya	4835	1284	1946	2254	2639	2400
E. Lalu lintas moneter	-1113	-1201	-2810	-3417	-4387	-4398
F. Selisih yang tidak diperhitungkan	-3430	0	0	0	0	0

Catatan : 1) Angka perkiraan realisasi (tahun terakhir Repelita V) 2) Pokok pinjaman

Pengeluaran devisa neto untuk jasa diperkirakan naik rata-rata sebesar 8,7 persen per tahun, yang terdiri dari kenaikan rata-rata sebesar 3,2 persen untuk jasa sektor migas dan rata-rata sebesar 10,5 persen untuk jasa sektor nonmigas. Penerimaan devisa untuk jasa yang sangat menonjol terjadi pada sektor pariwisata yang mempunyai potensi dan peluang besar sebagai salah satu sumber penerimaan devisa, perluasan kesempatan kerja dan berusaha. Dalam tahun 1993/94 penerimaan dari pariwisata adalah sebesar US$ 3,8 miliar, dan pada akhir Repelita VI diperkirakan mencapai US$ 8,9 miliar. Penerimaan jasa lainnya yang menonjol adalah dari transfer tenaga kerja di luar negeri yang diperkirakan meningkat rata-rata sebesar 26,8 persen per tahun, yaitu dari US$ 291 juta pada tahun 1993/94 menjadi US$ 953 juta pada tahun 1998/99. Pengeluaran jasa untuk pengangkutan meningkat dari US$ 2,9 miliar pada tahun 1993/94 menjadi US$ 5,7 miliar pada tahun 1998/99 (Tabel 7 - 3).

Defisit transaksi berjalan selama Repelita VI tetap dalam batas yang aman, yaitu jika pada tahun 1993/94 diperkirakan sebesar US$ 2,9 miliar, atau 2,0 persen terhadap PDB, maka pada tahun 1998/99 diperkirakan akan mencapai US$ 2,8 miliar, atau 1,3 persen terhadap PDB.

Pinjaman pemerintah selama Repelita VI sebagian besar tetap dalam bentuk pinjaman bersyarat lunak. Realisasi pinjaman per tahun yang berasal dari komitmen di masa lampau dan komitmen yang diperoleh selama Repelita VI diperkirakan meningkat dari US$ 5,9 miliar pada tahun 1993/94 menjadi sekitar US$ 6,7 miliar pada tahun 1998/99.

Dalam pengelolaan pinjaman luar negeri pemerintah, pem¬bayaran bunga dan angsuran pokok atas pinjaman setiap tahunnya berada pada tingkat yang aman dan tidak menimbulkan gangguan terhadap jalannya pembangunan nasional. Peningkatan hasil devisa dari ekspor, terutama ekspor nonmigas, memungkinkan penurunan dalam perbandingan pelunasan hutang terhadap nilai ekspor (DSR)

TABEL 7-3
SASARAN JASA-JASA DI LUAR SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI,
1994/95 - 1998199
(jute US dollar)

	Akhir	Repelita VI
U r a i a n	Repelita V 1)	1994/95	1995196	1996197 _N	1997/98	1998/99	Laju Pertumbuhan Rata-rata (%)
A Jasa-jasa non faktor (neto)	-4211	-4350	X128	-8094	-759	-8381	14.8
1. Pengangkutan	-2878	-3265	-3749	-4312	-4968	-5734	14,8
2. Perjalanan/pariwisata	2299	2550	2916	3388	4018	4911	16,4
a.Penerimaan	3811	4420	5167	6109	7324	8944	18,6
b.Pengeluaran	-1512	-1870	-2251	-2721	-3306	-4033	21,7
3. Biaya angkutan lain	-682	-750	-825	-908	-998	-1098	10,0
4.Jasa-jasa lainnya	-2950	-2885	-3470	-4262	-5211	-6460	17,0
B. Pendapatan faktor (neto)	-3691	-4387	-4575	4639	-4671	-4815	46
1. Bunga dan transfer keuntungan
PMA/bank-bank asing 2)	-3982	-4731	-4998	-5175	-5375	-5588	8,9
2. Transfer tenaga kerja di Iuar negeri	291	344	421	536	704	953	26,8
J u m l a h	-7902	-8737	-9703	-10733	-11830	-12996	105

Catatan : 1) Angka perkiraan realieasi (tahun terakhir Repelita V)

2) Termasuk bunga sektor swasta dan BUMN

yang mantap. DSR pinjaman luar negeri pemerintah diperkirakan menurun dari 21,1 persen pada akhir Repelita V menjadi 13,0 persen pada akhir Repelita VI.

Berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan iklim investasi yang menarik selama Repelita VI diharapkan akan meningkatkan arus masuk modal swasta sehingga investasi langsung neto diperkirakan meningkat minimal sebesar rata-rata 7,4 persen per tahun, yaitu dari US$ 2,0 miliar pada tahun 1993/94 menjadi US$ 2,9 miliar pada tahun 1998/99. Pemasukan modal swasta lainnya diperkirakan menurun dengan rata-rata 12,3 persen per tahun, yaitu dari US$ 4,6 miliar pada tahun 1993/94 menjadi US$ 2,4 miliar pada tahun 1998/99. DSR sektor swasta diperkirakan menurun dari 9,4 persen pada akhir Repelita V menjadi 7,6 persen pada akhir Repelita VI.

Jumlah pinjaman pemerintah dan swasta pada akhir Repelita V sekitar US$ 83 miliar. Persentasenya terhadap PDB akan menurun dari sekitar 57 persen pada akhir Repelita V menjadi sekitar 46 persen pada akhir Repelita VI. DSR sektor pemerintah dan swasta secara keseluruhan akan menurun dari 30,5 persen pada akhir Repelita V menjadi 20,6 persen pada akhir Repelita VI.

Cadangan devisa selama Repelita VI diupayakan tetap pada tingkat yang aman setiap tahunnya, yaitu cukup untuk membiayai sekitar 5 bulan impor (c. & f.). Keseluruhan keadaan itu menunjukkan bahwa pada akhir Repelita VI ekonomi Indonesia akan lebih mandiri.

3. Kebijaksanaan

Sebagai bagian dari kebijaksanaan pembangunan, kebijak¬sanaan neraca pembayaran dilaksanakan secara serasi dengan kebi¬jaksanaan fiskal dan moneter guna mendukung pemerataan pembangunan dan hasilnya secara meluas, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Kebijaksanaan neraca pembayaran yang membawa pengaruh mendorong terhadap pembangunan nasional selama Repelita V terus dilanjutkan dan dimantapkan dalam Repelita VI. Kebijaksa¬naan sistem devisa bebas yang merupakan kebijaksanaan mendasar untuk mendorong perdagangan dan investasi di dalam negeri akan terus dilanjutkan dan dimantapkan.

Dalam Repelita VI kebijaksanaan neraca pembayaran diarah¬kan untuk menunjang tercapainya sasaran laju pertumbuhan ekonomi sebesar rata-rata 6,2 persen per tahun, mewujudkan tatanan perekonomian nasional yang kukuh, memelihara ketahanan ekonomi yang mantap dan dinamis, serta menumbuhkan lapisan pengusaha yang mampu bersaing dalam skala internasional, dengan memberikan perhatian khusus kepada pengusaha menengah dan kecil.

Kebijaksanaan neraca pembayaran diarahkan untuk terus mendorong ekspor, meningkatkan dan sekaligus menghemat devisa dengan meningkatkan industri pengganti impor dan meningkatkan efisiensi penggunaan devisa, memanfaatkan modal dan pinjaman luar negeri untuk kegiatan produktif, menciptakan iklim usaha yang menarik bagi penanaman modal, memelihara stabilitas nilai tukar rupiah, dan memupuk cadangan devisa yang memadai.

Berbagai ketidakpastian dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan internasional diupayakan untuk diantisipasi sedini mungkin dan disiapkan alternatif pemecahannya untuk mengamankan jalannya pembangunan nasional. Dalam kaitan itu, peningkatan kerja sama bilateral, multilateral, dan regional di berbagai forum internasional, seperti UNCTAD, GATT, Perjanji¬ an komoditas, OPEC, dan Gerakan Nonblok akan terus dimantap¬kan dalam rangka menjaga dan memperjuangkan kepentingan nasional.

a. Kebijaksanaan di Bidang Ekspor

Ekspor memiliki aspek strategis tidak saja sebagai penghasil devisa yang dibutuhkan dalam pembangunan, tetapi juga untuk meningkatkan lapangan kerja, kesempatan berusaha, dan memacu laju pembangunan. Pokok kebijaksanaan di bidang ekspor dalam Repelita VI ditujukan untuk meningkatkan penghasilan devisa, memperluas basis ekspor, baik dengan meningkatkan keragaman komoditas maupun perluasan pasar ekspor barang dan jasa Indonesia, dan meningkatkan daya saing komoditas ekspor di pasar internasional.

Dalam rangka meningkatkan dan memantapkan penerimaan devisa dari migas diupayakan pemantapan harga minyak di pasar internasional melalui kerja sama yang lebih erat antar sesama negara anggota OPEC. Makin besarnya kebutuhan migas untuk konsumsi dalam negeri menekan kemampuan ekspor minyak bumi. Oleh karena itu, usaha pencarian dan pengalihan ke energi alter¬natif, seperti batu bara, terus dimantapkan. Untuk mengimbangi turunnya penerimaaan migas, eskpor nonmigas harus meningkat lebih cepat lagi.

Tercapainya berbagai sasaran pembangunan dalam Repelita VI sangat ditentukan oleh keberhasilan peningkatan ekspor nonmigas. Langkah penting dalam rangka peningkatan penerimaan ekspor nonmigas adalah penganekaragaman komoditas ekspor melalui pemanfaatan sumber daya alam dan manusia serta teknologi. Meningkatnya ragam komoditas ekspor Indonesia, terutama dengan tahap pengolahan lebih lanjut, berarti pula meningkatnya nilai tambah dan kesempatan kerja. Ekspor hasil industri terus ditingkatkan efisiensi dan daya saingnya sehingga menghasilkan barang yang makin bermutu, bernilai tambah tinggi dan padat keterampilan sehingga menciptakan keunggulan kompetitif di pasar internasional.

Penganekaragaman jenis komoditas ekspor dan peningkatan tahap pengolahan akan memperkukuh landasan ekspor sehingga

menjadi andal terhadap guncangan pasar dunia. Kebijaksanaan tersebut disertai pula dengan kebijaksanaan meningkatkan akses pasar komoditas ekspor Indonesia. Promosi aktif baik ke pasar tradisional maupun pasar potensial terus dilanjutkan dan dimantap¬kan. Upaya mengantisipasi dan memecahkan berbagai hambatan terobosan ekspor ditingkatkan, terutama terhadap negara industri ataupun blok ekonomi, seperti Pasar Tunggal Eropa (PTE) dan NAFTA.

Daya saing komoditas ekspor Indonesia di pasar internasional ditingkatkan melalui peningkatan efisiensi seluruh jajaran produksi, pemasaran, tata niaga, disertai usaha meningkatkan mutu, jaminan kesinambungan, ketepatan waktu penyerahan, serta pemenuhan persyaratan perdagangan internasional lainnya. Upaya tersebut didukung dengan peningkatan sarana dan prasarana penunjang ekspor, terutama perkreditan, perasuransian, lalu lintas keuangan, jasa pengangkutan, dukungan perangkat hukum, pelayanan usaha, penyediaan jaringan informasi pasar, peningkatan promosi, serta peningkatan akses pasar melalui kerja sama perdagangan interna¬sional dan regional, baik bilateral maupun multilateral.

Kebijaksanaan deregulasi di bidang ekspor terus dilanjutkan sehingga makin meningkatkan daya saing komoditas ekspor Indonesia di pasar internasional. Keterkaitan yang saling menguntungkan antara produsen dan eksportir dibina dan diperluas, terutama dalam rangka mendorong ekspor oleh pengusaha menengah dan kecil. Kawasan pengolahan ekspor terus dikembangkan dan dimantapkan pemanfaatannya sehingga mendorong produksi ekspor barang industri, meningkatkan lapangan kerja, dan menarik investasi. Kebijaksanaan pengelolaan kurs valuta asing yang tetap menjaga daya saing komoditas ekspor Indonesia sangat penting dan terus dilanjutkan.

b. Kebijaksanaan di Bidang Impor dan Jasa

Kebijaksanaan di bidang impor ditempuh secara serasi dan terpadu dengan kebijaksanaan di bidang lain dalam rangka

meningkatkan stabilitas ekonomi, terutama menjamin kesinam¬bungan produksi dan kegiatan di sektor lainnya, serta mendorong penggunaan devisa secara efisien dalam rangka menjaga ke¬seimbangan neraca pembayaran.

Kebijaksanaan impor, khususnya impor barang modal dan bahan baku serta penolong, diarahkan untuk mendorong peningkatan investasi di berbagai sektor ekonomi dan pengembangan industri dalam negeri yang efisien, kukuh dan tangguh sehingga mampu menghasilkan barang dan jasa dengan mutu dan harga yang bersaing, sekaligus menunjang ekspor dan mendorong penggunaan produksi dalam negeri. Penghematan penggunaan devisa dilakukan, terutama yang digunakan untuk impor barang mewah.

Seiring dengan kebijaksanaan pengembangan industri dalam negeri, kebijaksanaan impor diarahkan untuk meningkatkan efisiensi perekonomian nasional dengan membebaskan dan melonggarkan tata niaga berbagai jenis barang impor, restrukturi¬sasi tarif, dan penurunan tarif secara bertahap dan transparan.

Pengendalian besarnya defisit dalam pos jasa ditempuh melalui kebijaksanaan peningkatan penerimaan devisa dari jasa, terutama jasa pariwisata dan transfer pendapatan tenaga kerja di luar negeri, serta jasa konstruksi. Penghematan pengeluaran jasa dilakukan melalui peningkatan kemampuan produksi sektor jasa oleh perusa¬haan dalam negeri, terutama di bidang pengangkutan barang ekspor dan impor, asuransi, jasa perbankan, dan jasa keuangan lainnya.

Impor barang dan jasa untuk kebutuhan pemerintah dikendali¬kan, kecuali untuk yang sangat dibutuhkan dan tidak dapat dihasil¬kan di dalam negeri. Pengadaan barang-barang kebutuhan pemerintah senantiasa mengutamakan penggunaan produk dalam negeri.

c. Kebijaksanaan di Bidang Penanaman Modal dan Pinjaman Luar Negeri

Dalam upaya meningkatkan laju pembangunan nasional, selain terus meningkatkan sumber pembiayaan dari dalam negeri, sumber pembiayaan luar negeri tetap diperlukan. Dalam menuju masyara¬kat yang maju dan mandiri, seperti diamanatkan oleh GBHN, secara relatif sumber pembiayaan luar negeri diupayakan menurun.

Sumber pembiayaan luar negeri dalam bentuk investasi lang¬sung (penanaman modal asing/PMA) didorong untuk memacu pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, meningkatkan peran aktif masyarakat, serta memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja. Penanaman modal asing didorong bagi kegiatan ekspor dan kegiatan pembangunan yang belum dapat dilakukan oleh modal dan kemampuan teknologi dalam negeri.

Dalam rangka itu, diupayakan untuk mengembangkan iklim investasi yang menarik, prosedur yang sederhana, pelayanan yang lancar, sarana dan prasarana yang menunjang, serta peraturan yang konsisten sehingga memberi jaminan kepastian berusaha dan keamanan investasi. Kemudahan dan iklim investasi yang sehat dan menarik dikembangkan, antara lain, dengan menyediakan sarana dan prasarana ekonomi yang memadai, peraturan perundang¬undangan yang mendukung, penyederhanaan prosedur pelayanan investasi serta kebijaksanaan ekonomi makro yang tepat. Pelaksa¬naan kebijaksanaan deregulasi, debirokratisasi, dan desentralisasi di bidang penanaman modal dalam negeri dan asing terus diman¬tapkan, baik di pusat maupun di daerah-daerah, sehingga Indonesia merupakan tempat menarik bagi para investor.

Kebijaksanaan penanaman modal diarahkan untuk mendorong pengusaha menengah dan kecil agar dapat tumbuh dan berkembang sehingga memperkukuh tatanan perekonomian nasional.

Pemanfaatan pinjaman luar negeri pemerintah dalam Repelita VI tetap berfungsi sebagai pelengkap, dan diperoleh dengan syarat

lunak, tidak memberatkan dan dalam batas kemampuan negara untuk membayar kembali, serta tanpa ikatan politik. Jumlah pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan dana pembangunan yang belum dapat dipenuhi dari sumber dalam negeri. Penggunaannya ditujukan untuk membiayai kegiatan pembangunan yang produktif sesuai dengan prioritas dan yang memberi manfaat sebesar¬besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Pengelolaan pinjaman luar negeri yang mencakup mekanisme pemantauan dan evaluasi yang cermat tentang jumlah, komposisi, denominasi valuta, tingkat suku bunga, dan jatuh waktu pelunasan akan terus disempurnakan. Dengan demikian, pada saat terjadi gejolak keuangan internasional, berbagai langkah pengamanan dapat segera ditempuh. Pengelolaan pinjaman luar negeri juga diarahkan untuk mengurangi risiko gejolak tingkat bunga dan perubahan kurs valuta, serta dampak terhadap beban hutang. Kebijaksanaan diarahkan pula agar terwujud peningkatan kapasitas pengembalian, baik pembayaran cicilan pokok maupun bunga atas hutang luar negeri. Kebijaksanaan diarahkan agar perbandingan antara jumlah pelunasan hutang terhadap nilai ekspor berada pada tingkat yang cukup aman ditinjau dari perkembangan perekonomi¬ an secara keseluruhan.

Pinjaman komersial luar negeri swasta perlu terus dipantau dan diantisipasi kecenderungannya. Dengan adanya pemantauan yang cermat dan efektif, kebijaksanaan dan pengamanan dini dapat dilaksanakan melalui kebijaksanaan fiskal-moneter yang tepat sehingga beban pembayaran kembali pinjaman tetap berada dalam batas kemampuan ekonomi Indonesia.

d. Kebijaksanaan Devisa

Dalam rangka menciptakan posisi neraca pembayaran yang makin mantap, kebijaksanaan devisa dalam Repelita VI diarahkan untuk senantiasa menjaga kondisi perekonomian yang sehat, andal, dan sekaligus mendorong ekspor, mengendalikan impor barang dan jasa, serta mendukung kestabilan pasar dan kurs valuta asing. Dengan meningkatnya volume transaksi dan kebutuhan devisa sejalan dengan meningkatnya kegiatan perekonomian, jumlah cadangan devisa diusahakan senantiasa dalam keadaan aman dan memadai bagi kebutuhan perekonomian dan pembangunan. Kebi¬jaksanaan devisa juga diarahkan untuk menjamin kelangsungan sistem devisa bebas, dan menunjang kemampuan memenuhi semua kewajiban pembayaran internasional.

e. Kerja Sama Ekonomi Luar Negeri

Dalam Repelita VI kerja sama ekonomi luar negeri yang telah dirintis selama ini terus dimantapkan. Dalam rangka itu, Indonesia akan turut secara aktif dalam berbagai forum ekonomi internasional baik bilateral, regional maupun multilateral dengan tujuan untuk mengamankan dan memperjuangkan kepentingan nasional. Dalam rangka Gerakan Nonblok, Indonesia akan melanjutkan peran aktif¬nya untuk memperjuangkan kepentingan negara anggota, terutama dalam upaya meningkatkan kegiatan pembangunan dan terwujud¬nya dialog yang positif dan saling menguntungkan antara Utara dan Selatan.

Solidaritas dan kesatuan sikap antara negara berkembang dimantapkan dalam usaha memperjuangkan mantapnya pasar dan perjanjian komoditas primer, usaha menghilangkan hambatan perdagangan, serta meningkatkan kerja sama ekonomi dan teknik antarnegara berkembang. Dalam rangka ASEAN, melalui kerja sama antarnegara anggota, baik antarpemerintah maupun antarmasyarakat, diupayakan kegiatan yang makin memperkukuh ketahanan nasional dan regional melalui forum kerja sama ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan.

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

AFTA = ASEAN Free Trade Area

ANRPC = Association of Natural Rubber Producing Countries

APM = angka partisipasi murni

ATPC = Association of Tin Producing Countries

Bapedal = Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

Bapepam = Badan Pelaksana Pasar Modal

BBM = bahan bakar minyak

BIS = Bank for International Settlements

BKB = Bina Keluarga Balita

BKPMD = Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah

BPKP = Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

BPN = Badan Pertanahan Nasional

BPR = bank perkreditan rakyat

Bulog = Badan Urusan Logistik

CAP = Cadangan Anggaran Pembangunan

CCCN = Custom Cooperation Council Nomenclature

CFRS = custom fast release system

DSR = debt service ratio

GSO = Geo-stationary Orbit

hankam hankamneg hansip

ICO IDT Inpres ipeda iptek ITTO

kamtibmas KB

KEP KK

KLBI km

KPR KTI KTT KUD KUK Kupedes KUT KVA

lansia linmas LKBB LNG

= pertahanan keamanan

= pertahanan keamanan negara

= pertahanan sipil

= harmonized system

= International Coffee Organization

= Inpres Desa Tertinggal

= Instruksi Presiden

= iuran pembangunan daerah

= ilmu pengetahuan dan teknologi

= International Tropical Timber Organizatic

= keamanan dan ketertiban masyarakat

= keluarga berencana

= kurang energi protein

= kepala keluarga

= kredit likuiditas Bank Indonesia

= kilometer

= kredit pemilikan rumah

= kawasan timur Indonesia

= konperensi tingkat tinggi

= koperasi unit desa

= kredit usaha kecil

= kredit usaha pedesaan

= kredit usaha tani

= kurang vitamin A

= lanjut usia

= perlindungan masyarakat

= lembaga keuangan bukan bank

= Liquefied Natural Gas

menwa = resimen mahasiswa

MI = madrasah ibtidaiyah

migas = minyak dan gas bumi

MIPA = matematika dan ilmu pengetahuan alam

MPO = menghitung pajak orang

MPR = Majelis Permusyawaratan Rakyat

MPR-RI = Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

MTs = madrasah tsanawiyah

NKKBS = Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera

Non-KUD = non-koperasi unit desa

OPEC = Organization of Petroleum Exporting Countries

OPP = organisasi peserta pemilu

OPT = Operasi Pasar Terbuka

P2WKSS = Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera

PAD = pendapatan asli daerah

PBB = pajak bumi dan bangunan

PBB = Perserikatan Bangsa-Bangsa

PBDR = pajak bunga, dividen, dan royalti

PDB = produk domestik bruto

PDRB = produk domestik regional bruto

PEB = pedagang eceran besar

pelita = pembangunan lima tahun

pemilu = pemilihan umum

perum = perusahaan umum

Perumnas = Perumahan Nasional

PJP = pembangunan jangka panjang

PKK

PKLN PLTN PMA PMDN PON

PPBN PPh

PPM

PPN

PPUKPSK

PTA

PTE

PTKP Puskesmas

R rakorbang ratih

Repelita VI Rp

RRC

RRI

RSS Rupbasan

= Pendidikan Kesejahteraan Keluarga

= pinjaman komersial luar negeri

= pusat listrik tenaga

= nuklir penanaman modal asing

= penanaman modal dalam negeri

= Pekan Olahraga Nasional

= peraturan pemerintah

= Pendidikan Pendahuluan Bela Negara

= pajak penghasilan

= Program Pendidikan Masyarakat

= pajak pertambahan nilai

= Proyek Pengembangan Usaha Kecil

= pertambangan skala kecil = perguruan tinggi

= perguruan tinggi agama

= Pasar Tunggal Eropa

= pendapatan tidak kena pajak

= pusat kesehatan masyarakat

= rapat koordinasi pembangunan

= rakyat terlatih

= Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam

= rupiah

= Republik Rakyat Cina

= Radio Republik Indonesia

= rumah sederhana

= rumah sangat sederhana

= rumah tempat penitipan benda sitaan negara

satpam SBI SBM SBPU SD

= satuan pengamanan

= Sertifikat Bank Indonesia

= setara barel minyak

= surat berharga pasar uang

= sekolah dasar

SDM SDMI SEA

simpedes sishankamrata sismiop

sistep SLJJ SLTA SLTP SNSE SP3

SST

tabanas

taska TFR TPAK TPP

TVRI

U UNCTAD

UU UUD

= sumber daya manusia

= sekolah dasar madrasah ibtidaiyah

= southeast asian

= simpanan pedesaan

= sistem pertahanan keamanan rakyat

= semesta sistem manajemen informasi objek

= pajak sistem tempat pembayaran

= sambungan langsung jarak jauh

= sekolah lanjutan tingkat atas

= sekolah lanjutan tingkat pertama

= sistem neraca sosial ekonomi

= Sarjana Penggerak Pembanguna Perdesaan

= satuan sambungan telepon

= tabungan pembangunan nasional

= tabungan asuransi berjangka

= total fertility rate

= tingkat partisipasi angkatan kerja

= tunjangan perbaikan penghasilan

= Televisi Republik Indonesia

= United Nations Conference on Trade and Development

= Undang-Undang

= Undang-Undang Dasar

wankamra waskat wasmas wasnal wisman wisnus

= perlawanan keamanan rakyat

= pengawasan melekat

= pengawasan masyarakat

= pengawasan fungsional

= wisatawan mancanegara

= wisatawan nusantara

BAB III

PENUTUP

3.1. KESIMPULAN

Neraca pembayaran digolongkan menjadi beberapa komponen, yaitu sebagai berikut:

a. Neraca Transaksi berjalan (Current Account) adalah neraca transaksi berjalan mencatat semua transaksi ekspor dan impor barang, perbandingan nilai ekspor dan impor barang, pendapatan investasi, pembayaran cicilan pokok utang luar negeri, serta saldo kiriman dan transfer uang dari dank Ke luar negeri baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta.

b. Neraca Transaksi Modal (Capital Account) adalah neraca transaksi modal mencatat nilai investasi langsung pihak swasta asing (Foreign Ditect Invesdment), pinjaman luar negeri yang diberikan oleh perbanakan swasta internasional, serta pinjamana dan hibah dari negraa laian atau lembaga-lembaga donor seperti IMF dan bank dunia.

c. Neraca Tunai (Cash Account) atau Neraca Internasional adalah neraca tunai pada dasarnmya hanyalah transaksi penyeimbang antara total pengeluaran yang ada pada transaksi berjalan dengan transaksi modal melebihi total penerimaan.

DAFTAR PUSTAKA

Zainuddin. 2012. Naraca Pembayaran Internasional. Malang: Google

HAK ASASI MANUSIA

2012-01-12T23:41:00.000-08:00

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Masalah HAM adalah sesuatu hal yang sering kali dibicarakan dan dibahas terutama dalam era reformasi ini. HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi dari pada era sebelum reformasi. Perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan hak, kita hidup tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain dalam usaha perolehan atau pemenuhan HAM pada diri kita sendiri. Dalam hal ini penulis merasa tertarik untuk membuat makalah tentang HAM. Maka dengan ini penulis mengambil judul “Hak Asasi Manusia”.

B. Identifikasi Masalah

Dalam makalah ini penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pengertian HAM

2. Perkembangan HAM

3. HAM dalam tinjauan Islam

4. Contoh-contoh pelanggaran HAM

C. Batasan Masalah

Agar masalah pembahasan tidak terlalu luas dan lebih terfokus pada masalah dan tujuan dalam hal ini pembuatan makalah ini, maka dengan ini penyusun membatasi masalah hanya pada ruang lingkup HAM.

D. Metode Pembahasan

Dalam hal ini penulis menggunakan:

1. Metode deskritif, sebagaimana ditunjukan oleh namanya, pembahasan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih (Atherton dan Klemmack: 1982).

2. Penelitian kepustakaan, yaitu Penelitian yang dilakukan melalui kepustakaan, mengumpulkan data-data dan keterangan melalui buku-buku dan bahan lainnya yang ada hubungannya dengan masalah-masalah yang diteliti.

BAB II

HAK ASASI MANUSIA (HAM)

Pengertian, Ciri Pokok Hakikat HAM, dan Perkembangan Pemikiran HAM

A. Pengertian HAM

· HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia, sesuai dengan kodratnya (Kaelan: 2002).

· Menurut pendapat Jan Materson (dari komisi HAM PBB), dalam Teaching Human Rights, United Nations sebagaimana dikutip Baharuddin Lopa menegaskan bahwa HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.

· John Locke menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. (Mansyur Effendi, 1994).

· Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

B. Ciri Pokok Hakikat HAM

Berdasarkan beberapa rumusan HAM di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang beberapa ciri pokok hakikat HAM yaitu:

· HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis.

· HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa.

· HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah Negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM (Mansyur Fakih, 2003).

C. Perkembangan Pemikiran HAM

· Dibagi dalam 4 generasi, yaitu :

Generasi pertama berpendapat bahwa pemikiran HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik. Fokus pemikiran HAM generasi pertama pada bidang hukum dan politik disebabkan oleh dampak dan situasi perang dunia II, totaliterisme dan adanya keinginan Negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan sesuatu tertib hukum yang baru.

Generasi kedua pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis melainkan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik dan budaya. Jadi pemikiran HAM generasi kedua menunjukan perluasan pengertian konsep dan cakupan hak asasi manusia. Pada masa generasi kedua, hak yuridis kurang mendapat penekanan sehingga terjadi ketidakseimbangan dengan hak sosial-budaya, hak ekonomi dan hak politik.

Generasi ketiga sebagai reaksi pemikiran HAM generasi kedua. Generasi ketiga menjanjikan adanya kesatuan antara hak ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum dalam suatu keranjang yang disebut dengan hak-hak melaksanakan pembangunan. Dalam pelaksanaannya hasil pemikiran HAM generasi ketiga juga mengalami ketidakseimbangan dimana terjadi penekanan terhadap hak ekonomi dalam arti pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama, sedangkan hak lainnya terabaikan sehingga menimbulkan banyak korban, karena banyak hak-hak rakyat lainnya yang dilanggar.

Generasi keempat yang mengkritik peranan negara yang sangat dominant dalam proses pembangunan yang terfokus pada pembangunan ekonomi dan menimbulkan dampak negative seperti diabaikannya aspek kesejahteraan rakyat. Selain itu program pembangunan yang dijalankan tidak berdasarkan kebutuhan rakyat secara keseluruhan melainkan memenuhi kebutuhan sekelompok elit. Pemikiran HAM generasi keempat dipelopori oleh Negara-negara di kawasan Asia yang pada tahun 1983 melahirkan deklarasi hak asasi manusia yang disebut Declaration of the basic Duties of Asia People and Government

· Perkembangan pemikiran HAM dunia bermula dari:

Magna Charta

Pada umumnya para pakar di Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM di kawasan Eropa dimulai dengan lahirnya magna Charta yang antara lain memuat pandangan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolute (raja yang menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat dengan hukum yang dibuatnya), menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat diminta pertanggung jawabannya dimuka hukum(Mansyur Effendi,1994).

The American declaration

Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan munculnya The American Declaration of Independence yang lahir dari paham Rousseau dan Montesquuieu. Mulailah dipertegas bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidaklah logis bila sesudah lahir ia harus dibelenggu.

The French declaration

Selanjutnya, pada tahun 1789 lahirlah The French Declaration (Deklarasi Perancis), dimana ketentuan tentang hak lebih dirinci lagi sebagaimana dimuat dalam The Rule of Law yang antara lain berbunyi tidak boleh ada penangkapan tanpa alasan yang sah. Dalam kaitan itu berlaku prinsip presumption of innocent, artinya orang-orang yang ditangkap, kemudian ditahan dan dituduh, berhak dinyatakan tidak bersalah, sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah.

The four freedom

Ada empat hak kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, hak kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama yang diperlukannya, hak kebebasan dari kemiskinan dalam Pengertian setiap bangsa berusaha mencapai tingkat kehidupan yang damai dan sejahtera bagi penduduknya, hak kebebasan dari ketakutan, yang meliputi usaha, pengurangan persenjataan, sehingga tidak satupun bangsa berada dalam posisi berkeinginan untuk melakukan serangan terhadap Negara lain ( Mansyur Effendi,1994).

Perkembangan pemikiran HAM di Indonesia:

Ø Pemikiran HAM periode sebelum kemerdekaan yang paling menonjol pada Indische Partij adalah hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan perlakukan yang sama hak kemerdekaan.

Ø Sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang di Indonesia telah berlaku 3 UUD dalam 4 periode, yaitu:

1. Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, berlaku UUD 1945

2. Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, berlaku konstitusi Republik Indonesia Serikat

3. Periode 17 Agustus sampai 5 Juli 1959, berlaku UUD 1950

4. Periode 5 Juli 1959 sampai sekarang, berlaku Kembali UUD 1945

BAB III

Pandangan Hak Asasi Manusia ( HAM )

A. HAM Dalam Tinjauan Islam

Adanya ajaran tentang HAM dalam Islam menunjukan bahwa Islam sebagai agama telah menempatkan manusia sebagai makhluk terhormat dan mulia. Oleh karena itu, perlindungan dan penghormatan terhadap manusia merupakan tuntutan ajaran itu sendiri yang wajib dilaksanakan oleh umatnya terhadap sesama manusia tanpa terkecuali. Hak-hak yang diberikan Allah itu bersifat permanent, kekal dan abadi, tidak boleh dirubah atau dimodifikasi (Abu A’la Almaududi, 1998). Dalam Islam terdapat dua konsep tentang hak, yakni hak manusia (hak al insan) dan hak Allah. Setiap hak itu saling melandasi satu sama lain. Hak Allah melandasi manusia dan juga sebaliknya. Dalam aplikasinya, tidak ada satupun hak yang terlepas dari kedua hak tersebut, misalnya sholat.

Sementara dalam hal al insan seperti hak kepemilikan, setiap manusia berhak untuk mengelola harta yang dimilikinya.

Konsep islam mengenai kehidupan manusia didasarkan pada pendekatan teosentris (theocentries) atau yang menempatkan Allah melalui ketentuan syariatnya sebagai tolak ukur tentang baik buruk tatanan kehidupan manusia baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakjat atau warga bangsa. Dengan demikian konsep Islam tentang HAM berpijak pada ajaran tauhid. Konsep tauhid mengandung ide persamaan dan persaudaraan manusia. Konsep tauhid juga mencakup ide persamaan dan persatuan semua makhluk yang oleh Harun Nasution dan Bahtiar Effendi disebut dengan ide perikemakhlukan. Islam datang secara inheren membawa ajaran tentang HAM, ajaran islam tentang HAM dapat dijumpai dalam sumber utama ajaran islam yaitu al-Qur’an dan al-Hadits yang merupakan sumber ajaran normative, juga terdapat praktek kehidupan umat islam.

Dilihat dari tingkatannya, ada 3 bentuk HAM dalam Islam, pertama, Hak Darury (hak dasar). Sesuatu dianggap hak dasar apabila hak tersebut dilanggar, bukan hanya membuat manusia sengsara, tetapi juga eksistensinya bahkan hilang harkat kemanusiaannya. Sebagai misal, bila hak hidup dilanggar maka berarti orang itu mati. Kedua, hak sekunder (hajy) yakni hak-hak yang bila tidak dipenuhi akan berakibat hilangnya hak-hak elementer misalnya, hak seseorang untuk memperoleh sandang pangan yang layak maka akan mengakibatkan hilangnya hak hidup. Ketiga hak tersier (tahsiny) yakni hak yang tingkatannya lebih rendah dari hak primer dan sekunder (Masdar F. Mas’udi, 2002)

Mengenai HAM yang berkaitan dengan hak-hak warga Negara, Al Maududi menjelaskan bahwa dalam Islam hak asasi pertama dan utama warga negara adalah:

1. Melindungi nyawa, harta dan martabat mereka bersama-sama dengan jaminan bahwa hak ini tidak kami dicampuri, kecuali dengan alasan-alasan yang sah dan ilegal.

2. Perlindungan atas kebebasan pribadi. Kebebasan pribadi tidak bisa dilanggar kecuali setelah melalui proses pembuktian yang meyakinkan secara hukum dan memberikan kesempatan kepada tertuduh untuk mengajukan pembelaan

3. Kemerdekaan mengemukakan pendapat serta menganut keyakinan masing-masing

4. Jaminan pemenuhan kebutuhan pokok bagi semua warga negara tanpa membedakan kasta atau keyakinan. Salah satu kewajiban zakat kepada umat Islam, salah satunya untuk memenuhi kebutuhan pokok warga negara.

B. HAM Dalam Perundang-Undangan Nasional

Dalam perundang-undangan RI paling tidak terdapat bentuk hukum tertulis yang memuat aturan tentang HAM. Pertama, dalam konstitusi (UUD Negara). Kedua, dalam ketetapan MPR (TAP MPR). Ketiga, dalam Undang-undang. Keempat, dalam peraturan pelaksanaan perundang-undangan seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden dan peraturan pelaksanaan lainnya.

Kelebihan pengaturan HAM dalam konstitusi memberikan jaminan yang sangat kuat karena perubahan dan atau penghapusan satu pasal dalam konstitusi seperti dalam ketatanegaraan di Indonesia mengalami proses yang sangat berat dan panjang, antara lain melalui amandemen dan referendum, sedangkan kelemahannya karena yang diatur dalam konstitusi hanya memuat aturan yang masih global seperti ketentuan tentang HAM dalam konstitusi RI yang masih bersifat global. Sementara itu bila pengaturan HAM dalam bentuk Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya kelemahannya, pada kemungkinan seringnya mengalami perubahan.

C. Pelanggaran HAM dan pengadilan HAM

Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku (UU No. 26/2000 tentang pengadilan HAM). Sedangkan bentuk pelanggaran HAM ringan selain dari kedua bentuk pelanggaran HAM berat itu.

Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis dan kelompok agama. Kejahatan genosida dilakukan dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, dan memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain (UU No. 26/2000 tentang pengadilan HAM).

Sementara itu kejahatan kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut tujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara, penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional, penghilangan orang secara paksa, dan kejahatan apartheid.

Pelanggaran terhadap HAM dapat dilakukan oleh baik aparatur negara maupun bukan aparatur negara (UU No. 26/2000 tentang pengadilan HAM). Karena itu penindakan terhadap pelanggaran HAM tidak boleh hanya ditujukan terhadap aparatur negara, tetapi juga pelanggaran yang dilakukan bukan oleh aparatur negara. Penindakan terhadap pelanggaran HAM mulai dari penyelidikan, penuntutan, dan persidangan terhadap pelanggaran yang terjadi harus bersifat non-diskriminatif dan berkeadilan. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum.

Penaggung jawab dalam penegakan (respection), pemajuan (promotion), perlindungan (protection) dan pemenuhan (fulfill) HAM.

Tanggung jawab pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM tidak saja dibebankan kepada negara, melainkan juga kepada individu warga negara. Artinya negara dan individu sama-sama memiliki tanggung jawab terhadap pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM. Karena itu, pelanggaran HAM sebenarnya tidak saja dilakukan oleh negara kepada rakyatnya, melainkan juga oleh rakyat kepada rakyat yang disebut dengan pelanggaran HAM secara horizontal.

Contoh-Contoh Kasus Pelanggaran HAM

1. Terjadinya penganiayaan pada praja STPDN oleh seniornya dengan dalih pembinaan yang menyebabkan meninggalnya Klip Muntu pada tahun 2003.

2. Dosen yang malas masuk kelas atau malas memberikan penjelasan pada suatu mata kuliah kepada mahasiswa merupakan pelanggaran HAM ringan kepada setiap mahasiswa.

3. Para pedagang yang berjualan di trotoar merupakan pelanggaran HAM terhadap para pejalan kaki, sehingga menyebabkan para pejalan kaki berjalan di pinggir jalan sehingga sangat rentan terjadi kecelakaan.

4. Para pedagang tradisioanal yang berdagang di pinggir jalan merupakan pelanggaran HAM ringan terhadap pengguna jalan sehingga para pengguna jalan tidak bisa menikmati arus kendaraan yang tertib dan lancar.

5. Orang tua yang memaksakan kehendaknya agar anaknya masuk pada suatu jurusan tertentu dalam kuliahnya merupakan pelanggaran HAM terhadap anak, sehingga seorang anak tidak bisa memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakatnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi, tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa Jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain.

HAM setiap individu dibatasi oleh HAM orang lain. Dalam Islam, Islam sudah lebih dulu memperhatikan HAM. Ajaran Islam tentang Islam dapat dijumpai dalam sumber utama ajaran Islam itu yaitu Al-Qur’an dan Hadits yang merupakan sumber ajaran normatif, juga terdapat dalam praktik kehidupan umat Islam.

Dalam kehidupan bernegara HAM diatur dan dilindungi oleh perundang-undangan RI, dimana setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau suatu instansi atau bahkan suatu Negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM, pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang pengadilan HAM.

B. Saran-saran

Sebagai makhluk sosial kita harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan HAM kita sendiri. Di samping itu kita juga harus bisa menghormati dan menjaga HAM orang lain jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM. Dan Jangan sampai pula HAM kita dilanggar dan dinjak-injak oleh orang lain.

Jadi dalam menjaga HAM kita harus mampu menyelaraskan dan mengimbangi antara HAM kita dengan HAM orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber :

www.google.com

Kata –kata Mutiara :

v Kita tidak akan pernah merasa kaya jika kita hanya melihat orang yang lebih kaya dari kita, kita akan merasa kaya jika kita melihat orang yang jauh dibawah kita atau orang yang kurang mampu.

v Tuhan tidak akan melihat kaumnya dari seberapa besar kekayaan yang dimilikinya melainkan tuhan akan melihat seberapa besar kekayaan yang mereka bagi untuk orang-orang yang kurang mampu. Ayo bersedekah ..!!!

v Jika kita menginginkan hidup yang biasa-biasa saja maka jalanilah kehidupan ini ala sekedarnya atau biasa-biasa saja, namun jika kita menginginkan hidup yang luar biasa, maka jalani kehidupan ini dengan langkah yang luar biasa pula.

v Waktu akan berubah dengan sendirinya, namun kita tidak akan pernah berubah jika kita tidak pernah ingin merubahnya.

v Hidup adalah 30 % takdir dan sisanya adalah PERJUANGAN ..!!!

Hubungan Agama Kristen Protestan dengan Pancasila di Indonesia

2011-12-18T04:25:00.000-08:00

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia, sejak semula telah dikenal sebagai bangsa yang religius, bangsa yang memiliki kepercayaan dan hubungan dengan Sang Pencipta yaitu Tuhan Yang Maha Esa, yang dinyatakan dalam sikap hidup yang didasarkan kepada ajaran-ajaran agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang penuh toleransi di antara pemeluk-pemeluknya.

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa telah diakui oleh masyarakat Indonesia. Namun sejarah dari masa ke masa menunjukkan, bahwa agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa telah menjadi dasar dan memberikan warna terhadap semua segi kehidupan bangsa.

Menurut pandangan Kristen Protestan, tidak ada masalah untuk menerima Pancasila. Bahwa Pancasila telah memberikan banyak inspirasi, selama pemahaman tentang kelima sila dari Pancasila tetap terbuka dan Pancasila tidak kemudian menjadi doktrin yang tertutup. Orang-orang Kristen Protestan dapat memahami sila pertama, dengan menyatakan bahwa di dalam kerangka kepercayaan kepada yang transenden, orang-orang yang sudah memiliki agama dapatlah terus melakukan dialog berdasarkan sikap saling menghargai demi tanggung jawab bersama.

Negara Indonesia yang memilki Pancasila sebagai dasar negara maupun filsafat hidup atau pegangan hidup bangsa Indonesia, setiap rakyat Indonesia harus mempercayai Tuhan Yang Maha Esa, pada dasarnya sila-sila dari Pancasila itu telah berakar pada jiwa Bangsa Indonesia.

Pancasila berfungsi sebagai bimbingan moral dan etika, yang telah ditransformasikan menjadi dasar konsep politik yang sedemikian rupa. Ada dua kelompok yang sangat berpengaruh dalam pembentukan ideologi suatu bangsa. Pertama, kelompok nasionalis sekuler kedua kelompok nasionalis muslim. Yang dimaksud nasionalis sekuler adalah kelompok-kelompok yang menjadi pemimpin politik yang di Indonesia seperti pemimpin pilitik dari kalangan muslim, pemimpin politik dari kalangan Katolik, pemimpin politik dari kalangan Protestan, pemimpin politik dari kalangan Hindu. Secara tegas kelompok-kelompok nasionalis sekuler menolak agama dijadikan sebagai dasar negara. Meskipun secara personal nasionalis sekuler bukan kaum sekuleris, bahkan nasionalis sekuler tidak menggunakan agama sebagai ideologi atau sistem politik.

Kelompok nasionalis muslim adalah kelompok yang mempunyai gagasan bahwa Islam harus dijadikan sebagai dasar negara, antara agama dan politik tidak dapat dipisahkan karena tidak ada pemisahan antara persoalan duniawi dan ukhrawi dalam Islam.

Di bumi Indonesia tidak hanya mayoritas agama Islam saja tetapi masih ada agama-agama lain seperti Katolik, Protestan, Hindu dan Budha yang butuh perlindungan dari negara. Oleh sebab itu , yang pantas dijadikan dasar negara adalah Pancasila, agar semua agama yang ada di Indonesia dapat menerimanya, bukan berarti setelah ber Pancasila lalu meninggalkan agama, tetapi Pancasila dan agama harus sejalan, Pancasila tanpa agama akan kosong hasilnya.

Menurut Faisal Ismail Konflik antara kelompok nasionalis sekuler dengan kelompok nasionalis muslim mengenai landasan falsafah negara tetap tegang, sehingga terbentuklah Piagam Jakarta pada butir pertama yang berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Bunyi butir pertama Piagam Jakarta yang memberikan posisi umat Islam di Indonesia yang memungkinkan untuk menerapkan syariat Islam, di negara Indonesia yang meskipun umat Islam yang pada dasarnya harus menerima Pancasila sebagai ideologi negara.

Bunyi butir pertama dari Piagam Jakarta mendapatkan tantangan yang keras dari orang-orang yang non muslim, yang menyatakan bahwa konsekuensi kalimat Islam sangat mengesampingkan agama-agama lain yang ada di Indonesia. Seakan-akan menonjolkan agama orang yang mayoritas yaitu agama Islam, jika tidak diganti butir pertama dari Piagam Jakarta, maka dari kalangan agama orang yang minoritas yaitu agama non Islam akan memisahkan diri dari Republik Indonesia.

Agar bangsa Indonesia tidak terpecah-pecah maka kedua kelompok tersebut melakukan musyawarah untuk mengganti bunyi pertama dari Piagam Jakarta agar tidak menyinggung perasaan dari kalangan agama minoritas, maka dengan kesepakatan bersama antara kelompok nasionalis sekuler dengan kelompok nasionalis muslim , maka Piagam Jakarta diganti dengan bunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.9
Untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan antara kelompok nasionalis sekuler dan kelompok nasionalis muslim, maka PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara.10 Dengan disahkannya UUD 45, maka nilai-nilai yang esensial dalam Pancasila adalah:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia .

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi fokus perhatian untuk diteliti adalah:
1. Bagaimana pemikiran T.B. Simatupang tentang hubungan Kristen Protestan dengan Pancasila di Indonesia ?
2. Apa pengaruh pemikiran T.B. Simatupang terhadap agama Kristen Protestan di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian tentang pemikiran T.B. Simatupang tentang hubungan Kristen Protestan dengan Pancasila di Indonesia mempunyai beberapa tujuan yaitu :

1.4 Untuk mengetahui dan menelusuri pemikiran T.B. Simatupang tentang hubungan Kristen Protestan dengan Pancasila di Indonesia dalam konteks yang lebih spesifik

1.5 Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang sejauh mana pengaruh pemikiran T.B. Simatupang terhadap agama Kristen Protestan di Indonesia.
Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:
• Secara akademik penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran di bidang ilmu perbandingan agama.
• Untuk menambah pengetahuan tentang pemahaman umat Kristen Protestan dalam menerima Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia .

BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Pengertian

T. B. Simatupang, lahir di Sidikalang Kabupaten Dairi Sumatra Utara tanggal 28 Januari 1920-1990. T.B. Simatupang singkatan dari Tahi Bonar dalam bahasa Batak yang berarti permufakatan atau tujuan yang benar. Sedangkan Simatupang merupakan nama marga untuk orang Batak dari pihak ayahnya. T.B. Simatupang adalah anak dari seorang Pegawai Negeri, Kepala Kantor Pos Sidikalang, ayahnya bernama Sutan Mangaraja Soaduan Simatupang, berasal dari Laguboti, dan ibunya, seorang wanita yang penuh kasih sayang kepada anak-anaknya.

T. B. Simatupang mempunyai delapan bersaudara, beliau anak yang kedua, dari delapan bersaudara. Nama-nama yang diberikan oleh ayahnya untuk nama anaknya menciri khaskan nama-nama orang Batak, seperti nama anak yang pertama dari ayahnya. Sahala Hamonangan, yang mempunyai arti wibawa kemenangan, anak yang kedua Tahi Bonar yang memiliki arti permufakatan atau tujuan yang benar, anak yang ketiga Frieda Theodora, yang memiliki arti anak pemberian Tuhan yang lahir pada hari Jumat, anak yang keempat Pinta Pasu, yang berarti perempuan, anak kelima Maruli Humala Diasi, yang berarti laki-laki, anak yang keenam Tapi Omas yang berarti

perempuan, anak yang ketujuh Batara Ningrat, Batara dari mitologi Batak-Hindu ditambah dengan Ningrat, kesadaran nasionalisme yang lebih luas dari nasionalis Batak, dan anak yang kedelapan Riaraja, yang artinya anak laki-laki.

T.B. Simatupang pada usia 6 tahun keluarganya pindah ke Siborong-borong, di sinilah beliau masuk sekolah Zending, tapi keluarga beliau tinggal hanya 9 bulan di Siborong-borong, kemudian keluarganya pindah ke Pematang Siantar. Di Pematang Siantar inilah T. B. Simatupang masuk sekolah HIS (Hollands Inlandse School) yaitu pada tahun 1927.

2.2 Karir dan Kegiatannya

T. B. Simatupang, memiliki pengalaman militer sangat banyak sekali, yang ia dapatkan dari orang-orang Belanda/militer Belanda yang pernah medidik ia untuk mejadi militer, dari pengalaman-pengalaman yang ia peroleh dapat dikembangkan kepada tentara-tentara atau militer Indonesia, yang berjuang untuk merebut kemerdekaan Indonesia.

Karir T. B. Simatupang tentang militer, sangat dibanggakan sebagai anak bangsa dapat mejadi militer yang profesional, ia juga dipercaya untuk membantu sepenuhnya pembangunan militer angkatan bersenjata Indonesia, dan selalu mejadi perwakilan dari pihak angkatan bersenjata dalam delegasi Indonesia berbagai perundingan dengan Belanda di Konfrensi Meja Bundar. Misi utamanya adalah mendesak Belanda membubarkan KNIL (tentara boneka ciptaan Belanda) serta mengukuhkan TNI sebagai kekuatan inti bagi angkatan perang RI.

2.3 Pemahaman T.B. Simatupang Tentang Kristen Protestan di
Indonesia

Menurut T. B. Simatupang bangsa Indonesia sebelum kedatangan bangsa-bangsa Barat seperti Portugis, Spanyol, Belanda dan Inggris, bahwa di bumi Indonesia yang tercinta ini telah memiliki budaya yang tinggi dan sudah menganut agama pribumi yang telah lama hadir di bumi Indonesia seperti, agama Hindu, agama Budha, agama Islam. Agama-agama tersebut telah dianut oleh rakyat Indonesia jauh sebelum kedatangan orang-orang Barat ke Indonesia.

Dari tiga agama yang disebutkan di atas, bahwa setiap agama memiliki misi untuk menyebarkan agamanya ke seluruh wilayah Indonesia, seperti yang dialami oleh agama Islam dengan misi dakwahnya, sehingga dapat menyebar luas misi tersebut sampai kepelosok nusantara Indonesia. Akan tetapi masih ada daerah-daerah yang belum begitu mengenal Islam dalam arti Islam belum tersiar di daerah tersebut seperti, Maluku, Ambon, Irian Jaya, Medan dan masih banyak lagi daerah yang lain. Oleh karena itu kadatangan Kristen, baik itu Kristen Katolik, dan Protestan, yang dibawa oleh Spanyol, Portugis, dan Belanda, telah banyak dianut oleh daerah-daerah yang masih sedikit menganut agama Islamnya.1 Untuk lebih jelasnya tentang pembahasan sejarah masuknya Kristen Protestan di Indonesia sebagai berikut:

2.4 Sejarah Singkat Masuknya Kristen Protestan di Indonesia

Pada abad XVI tahun 1511 Portugis dan Spanyol datang ke Indonesia dengan tujuan berdagang, Portugis dan Spanyol menganut agama Kristen Katolik, tapi lama kelamaan melihat bangsa Indonesia yang rakyatnya bodoh-bodoh dapat ditipu daya oleh orang-orang Portugis dan Spanyol, maka mereka melakukan suatu penjajahan terhadap bangsa Indonesia. Mereka menyebarkan agama Kristen Katolik kepada rakyat Indonesia pada wilayah-wilayah yang belum banyak menganut agama Islam, sehingga penyebaran agama Kristen berhasil dan banyak rakyat Indonesia yang masuk Kristen Katolik, dan pada akhir abad XVI tahun 1512 sudah berdiri beberapa gereja seperti di Minahasa, Sangir dan Talaud.2

Kesuburan dan kekayaan hasil bumi Indonesia sangat mengundang simpati bangsa-bangsa Barat datang ke Indonesia. Setelah bangsa Portugis dan Spanyol dapat menguasai Indonesia, kemudian disusul kedatangan Belanda ke Indonesia, yaitu pada tahun 1596, yang membawa Kristen Protestan. Kedatangan Belanda sangat mengganggu kestabilan ekonomi Portugis di Indonesia karena ada yang menyaingi dalam bidang perdagangan dan kekuasaan jajahannya, sehingga Portugis dan Spanyol tidak senang atas kedatangan Belanda ke Indonesia.

Belanda datang ke Indonesia dengan tujuan berdagang untuk lebih mengkoordinasi dalam perdagangan Belanda di Indonesia, lalu Belanda membentuk suatu perkumpulan dagang dengan nama V.O.C (Verenigde Oost Indische Compagne) yang didirikan pada tanggal 20 Maret 1602. Sehingga VOC dapat mendominasi perdagangan di Indonesia. Dengan dukungan penuh oleh pemerintah Belanda.3

VOC untuk memperluas perdagangan di Indonesia agar tidak ada yang menyaingi perdagangannya maka VOC melakukan penyerangan terhadap Portugis sehingga terjadilah peperangan antara Belanda dengan Portugis yang kemudian dimenangkan oleh Belanda dan benteng Portugis yang ada di Ambon dapat direbut oleh Belanda pada tanggal 23 Februari 1605 dan disusul kota Tidore pada tahun yang sama. Sehingga kekuasaan Portugis di Indonesia telah berakhir dan digantikan oleh Belanda.4

Keberadaan VOC yang berkuasa di Indonesia yang sangat menindas rakyat Indonesia, maka rakyat Indonesia melakukan perlawanan terhadap VOC tetapi semua itu gagal, tidak ada hasil. Dengan demikian VOC leluasa melakukan monopoli perdagangannya, sehingga sampai dengan masa pembubaran VOC, pada tanggal 31 Desember 1799 dengan demikian Indonesia resmi dijajah oleh Belanda.5

Belanda adalah yang pertama kali membawa agama Kristen Protestan masuk di Indonesia dan banyak rakyat yang masuk Kristen Protestan. Pada masa Portugis rakyat Indonesia banyak memeluk Kristen Katolik, tetapi setelah Portugis kalah perang dengan Belanda, maka Kristen Katolik dilarang di bumi Indonesia, rakyat yang sudah beragama Kristen Katolik harus pindah ke Kristen Protestan karena yang berkuasa di Indonesia sekarang adalah Belanda.6

Ada dua faktor yang menyebabkan penyiaran Kristen Protestan di masa kolonial Belanda menjadi lebih efektif, baik itu dalam arti konsolidasi untuk orang yang sudah memeluk Kristen atau dalam arti “zending” dalam kalangan yang belum menganut agam Islam, Hindu, Budha. kedua faktor itu adalah pertama timbulnya gerakan Kristen Protestan. Kedua timbulnya gerakan penyebaran Kristen yang lebih terorganisir dalam bentuk lembaga penyiaran Kristen yang mantap.7
Sekitar tahun 1850-an Belanda mulai melakukan usaha yang lebih intensif untuk mengadakan Kristenisasi di Indonesia yang dilakukan oleh Kristen Protestan sendiri melalui organisasi gereja, yang disebut dengan zending. Biasanya satu daerah hanya dilayani oleh satu organisasi zending, seperti di daerah Batak itu di tempatkan organisasi zending dari Jerman Barat yang bernama Rheinisehe Missionsgesell . Di pulau Jawa dan Sulawesi kegiatan zending didominasi oleh Belanda.8 Derasnya arus misi dan zending yang masuk ke Indonesia semakin meramaikan proses Kristenisasi di Indonesia. Fenomena semacam ini tidak hanya membuat penyebaran Kristen berlangsung secara substansial, melainkan dapat memberikan dampak yang negatif dalam arti fisik bagi kehadiran agama tersebut. Untuk mendukung para misionaris datang ke Indonesia maka infrastruktur sosial keagamaan harus disediakan seperti sekolah-sekolah dan gereja-gereja, karena Indonesia sebagai lahan terbuka bagi Kristenisasi. Kehadiran orang-orang Eropa jumlahnya sangat meningkat dan tujuannya untuk meningkatkan pendidikan dan meningkatkan pelayanan gereja-gereja terhadap masyarakat di Indonesia.9

Sekitar tahun 1851 di Indonesia telah berdiri suatu organisasi Pekabaran Injil, Konsolidasi atas penduduk yang sudah beragama Kristen sejak zaman Portugis dan Spanyol, diambil tanggung jawabnya oleh pemerintah Hindia Belanda sejak tahun 1800-an. Dengan adanya lambaga Penyiaran Injil yang datang dari luar negeri akan memantapkan Kristenisasi di Indonesia. Setelah tahun 1800-an perkembangan agama Kristen Protestan sangat meluas, sampai ke pelosok-pelosok Indonesia sehingga dengan praktis daerah-daerah tersebut menganut Kristen Protestan.

Sejarah masuknya Kristen Protestan di Indonesia tidak terlepas dari misi dagang Belanda yang ingin menguasai perdagangan yang akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari daerah-daerah jajahannya yang dapat melakukan eksploitasi ekonomi di tanah jajahannya dan kemudian sambil menyebarkan ajaran agama Kristen Protestan.10

Kehadiran Belanda di Indonesia makin lama makin menindas rakyat Indonesia, maka rakyat Indonesia tidak segan-segan melakukan perlawanan seperti peristiwa di Maluku (1817), Baharuddin di Palembang (1819), Imam Bonjol di Minangkabau (1821-1837 ), Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah (1825-1830), Jlentik, Polim, Teuku Umar, Tjik di Tiro di Aceh (1860) Anak Agung Made di Lombok (1894-1895), Sisinga Mangaraja di tanah Batak (1900). Rakyat Indonesia pada waktu itu belum tumbuh rasa kesatuan dan persatuan, maka rakyat Indonesia banyak mengalami korban dan akhirnya mengalami kekalahan, tapi rakyat Indonesia tidak putus asa dalam melakukan perlawanan terhadap penjajah sampai Indonesia merdeka.11

2.5 Orang Orang Yang Mempangaruhi Pemikiran T.B Simatupang

Ada beberapa pemikiran yang mempengaruhi perjalanan intelektual T. B. Simatupang yaitu Carl Von Clausewitz, untuk mempelajari tentang perang, T. B. Simatupang pada masa mudanya mengagumi tentang pemikiran Carl Von Clausewitz tentang perang, sehingga ia dapat mempelajari dengan sungguh-sungguh, kemudia ia memberikan landasan teoritis bagi sumbangan dalam perjuangan bangsa dan negara Indonesia, khususnya bidang militer serta masalah-masalah diplomasi dan politik yang terkait dengan perjuangan militer.8 T. B. Simatupang setelah mendapat pengetahuan tentang perang dari pemikiran Carl Von Clausewitz, kemudian Pengetahuan yang ia miliki tentang perang ia praktekkan dan ikut terlibat dalam pengorganisasian tentara dalam melakukan perang gerilya, dalam menumpas penjajah.9

Masih ada pemikiran yang mempengaruhi intelektual T. B. Simatupang yaitu Karl Marx, untuk mempelajari tentang revolusi yang dibangun oleh Karl Marx tentang struktur sosial yang ada dalam masyarakat, perjuangan kelas sosial akan melukiskan revolusi, T. B. Simatupang sejak dari muda ia sudah mempelajari atau menambah wawasannya tentang revolusi yang dibangun oleh Karl Marx. Menurut Karl Marx revolusi harus dibedakan menjadi dua yaitu: revolusi politik dan revolusi sosial. Revolusi Politik apabila kekuasaan politik dipegang oleh kaum proletar (kelas bawah). Revolusi sosial, kaum proletar dapat memegang kekuasaan dari kaum borjuis, kekayaan-kekayaan yang dimiliki kaum borjuis dapat dimanfaatkan oleh kaum proletar untuk kepentingan dan perubahan yang ada dalam masyarakat , T. B. Simatupang mempelajari revolusi ini untuk mengetahui sebagai mana pentingnya perubahan-perubahan yang harus dilakukan dan tidak ada penindasan terhadap rakyat, semajak ia mempelajari revolusi nya Karl Marx dapat menambah rasa sosialismenya terhadap rakyat Indonesia atau bangsa Indonesia.10

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Menurut T.B. Simatupang hubungan Kristen Protestan dengan Pancasila di Indonesia tidak terlepas dari beberapa aspek, yaitu :
a. aspek sejarah
Ditinjau dari sejarah bahwa hubungan Kristen Protestan dengan Pancasila tidak terlepas dari masa penjajahan Belanda yang membawa agama Kristen Protestan di Indonesia. Maka yang dulunya sebahagian rakyat Indonesia yang sudah beragama Katolik di Protestankan oleh orang Belanda, maka rakyat Indonesia banyak yang menganut agama Kristen Protestan.
Tercetusnya kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dari perjuangan rakyat Indonesia, tidak terkecuali rakyat Indonesia yang sudah beragama Kristen Protestan ikut memperjuangkan nagara ini dari tangan penjajah,tidak heran jika bangsa Indonesia sudah merdeka umat Kristen Protestan ikut juga dalam merumuskan dasar negara Indonesia yitu Pancasila .

b. aspek politik

Gereja ditempatakan oleh Tuhan sendiri untuk melaksanakan tugas panggilannya dalam kontek sosial, politik, ekonomi dan budaya. Demikian halnya dengan gereja –gereja di Indonesia dipanggil dan ditempatkan oleh Tuhan untuk melaksanakan panggilannya pada bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat berdasarkan Pancasila.

Di negara Pancasila ruang bagi orang Kristen Protestan dalam bidang politik tidak di batasi. Bagi orang Kristen Protestan berpartisipasi dalam bidang politik yang mempunyai jiwa kritis dan kreatif yang dapat disumbangkan sepenuhnya kepada perkembangan negara dan masyarakat.

c. aspek agama

Dalam negara Pancasila setiap agama mempunyai tugas dan panggilan bersama dalam masyarakat, bangsa dan negara,seperti agama Kristen Protestan misalnya: dari segi teologi orang Kristen Protestan baik sendiri-sendiri maupun dalam persekutuan ( gereja) mempunyai tanggung jawab dalam kehidupan masyarakat bangsa dan negara.

2. Pengaruh pemikiran T. B. Simatupang terhadap agama Kristen Protestan di Indonesia, di bagi menjadi dua :

Pertama: meliputi pemahaman Kristen Protestan terhadap sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang merupakan suatu keputusan yang mutlak yang harus diterima oleh setiap agama-agama yang ada di Indonesia. Makna yang terkandung dari sila pertama bukanlah kepercayaan “Kepada Allah” tetapi lebih berarti kepercayaan kepada “Ide Ketuhanan” oleh karena itu kata yang dipakai bukan kata “Allah” tetapi lebih netral yaitu “Ketuhanan” kemudian ditambah Keesaan dan Kemahaan.
Dengan demikian sila Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan hanya sebagai alat pemersatu bangsa, tetapi juga merupakan manifestasi kepribadian bangsa bagi setiap orang yang mengaku dirinya orang yang beragma.

Kedua, meliputi partisipasi gereja dalam membangun bengsa Indonesia sebagai pengamalan Pancasila. Tugas penggilan gereja dalam membangun bangsa ini tidak hanya tertuju pada pembangunan nasional saja, akan tapi mengajak kepada semua warga Indonesia untuk bersama-sama dalam membangun dan mengatasi bangsa yang tercinta ini dari ketertindasan dan kemiskinan.

3.2Saran

1. Sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, maka setiap agama harus menerima Pancasila sebagai dasar negara, maka dari itu jangan sampai ada suatu golongan umat beragama yang ingin menggantikan dasar negara Pancasila dengan dasar yang lain. Oleh karena itu setiap agama yang ada di Indonesia harus mengakui Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia.
2. Penulis menyarankan kepada setiap jurusan di MA.MAMBAUL ULUM 2 bahwasanya makalah-makalah yang lama yang terdapat di ruang guru supaya di susun dengan rapi atau disimpan dalam almari khusus supaya tidak acak-acakan.

DAFTAR PUSTAKA

Aminah, Wiwin Siti (dkk.). Sejarah Teologi dan Etika Agama-Agama .Yogyakarta: Dian/Interpedi, 2003

Bakry,Hasbulah. Ilmu Perbandingan Agama . Jakarta : Widjaya, 1986
Basyir, Ahmad Azhar. Hubungan Agama dan Pancasila .Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1985

Daman, Rozikin. Pancasila Dasar Falsafah Negara . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995

Darmaputra, Eka. Pancasila Identitas dan Modernitas, Tinjauan Etis dan Budaya. Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 1997

Darmodihardjo, Darji. Pancasila Suatu Orientasi Singkat. Malang: Lembaga Penerbit Universitas Brawijaya, 1979

-----------.( dkk .). Santiaji Pancasila. Surabaya: Usaha Nasional, 1991
Efendy,Bahtiar. Masyarakat Agama dan Pluralisme Keagamaan Perbincangan Mengenai Islam, Masyarakat Madani, dan Etos Kewirausahaan. Yogyakarta: Galang Press, 2001

Green, Clifford . Karl Barth, Teologi Kemerdekaan: kumpulan cuplikan Karya Karl Bath, ( terj ) Marie Claire Barth . Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 1989

Hanggoro, Wisnu Tri (edit.). Bunga Rampai Pancasila .Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen, 1986

Hitti, Philip K. Dunia Arab; Sejarah Ringkas (terj) Usuludin Hutagalung dan Sihombing. Bandung: Sumur Bandung , 1970

Hoekema, A.G. Berfikir dalam Keseimbangan yang Dinamis Sejarah Lahirnya Teologi Protestan Nasional di Indonesia( 1860-) 1960) ( terj.). Ny. Susilaradeya. Jakarta : BPK. Gunung Mulia, 1997

Ismail , Faisal. Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama, Wacana Ketegangan Kreatif Isalan dan Pancasila .Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999

INFLASI INVESTASI SUKU BUNGA KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN HUBUNGANNYA DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA 2007

2011-12-18T04:04:00.000-08:00

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

    Banyak pakar ekonomi memprediksikan kebangkitan ekonomi dalam negeri akan terjadi pada tahun 2007, karena tahun sebelumnya (tahun 2006) perekonomian Indonesia dilanda inflasi dan suku bunga tinggi, merosotnya perekonomian dalam negeri pada tahun 2006 disebabkan oleh kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM dan kebijakan moneter yang hanya menyentuh sektor tertentu. Kebijakan ini telah berakibat buruk terhadap perekonomian dalam negeri, akibat dari kenaikkan BBM oktober 2006, daya beli masyarakat menjadi menurun karena kenaikan itu tidak dibarengi dengan kenaikan upah yang layak, di sektor manufaktur biaya produksi meningkat tajam sehingga menimbulkan kenaikan barang-barang dan pengurangan tenaga kerja. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya angka inflasi, pada akhir tahun 2006 mencapai 6,5 %, secara otomatis pengangguran dan kemiskinan bertambah, walaupun beberapa sumber menyebutkan kenaikan itu tidak berarti dibanding dengan meningkatnya sektor tambang dan ekspor non migas. Namun kondisi ini ternyata tidak berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia.Penulisan makalah ini membahas analisa makro ekonomi di Tahun 2007, terutama menyangkut inflasi, iklim investasi, pengangguran, suku bunga dan akhirnya kepada kebijakan fiskal dan moneter. Saya memilih tema gabungan dari beberapa hal tersebut diatas, karena memang pada dasarnya tingkat inflasi selalu berhubungan atau berdampak pada tingkat investasi, pengangguran, tingkat suku bunga yang biasanya melahirkan berbagai kebijakan dari pihak pemerintah. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada semua sumber pengetahuan yang telah membantu saya menyelesaikan makalah ini. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca terutama kalangan mahasiswa yang tertarik dengan bidang makro ekonomi. Jakarta, 29 November 2007

1.2 Rumusan Masalah

    Kondisi perekonomian Indonesia masih tergolong lambat akibat dari berbagai permasalahan yang dihadapi sekarang ini. Beberapa permasalah tersebut antara lain seperti di bawah ini :1). Target Inflasi Tahun 2007 Terancam Tak Tercapai.Tingkat inflasi yang ditargetkan hanya 6 persen oleh pemerintah sepertinya makin sulit tercapai. Dua pekan pertama Oktober atau menjelang lebaran yang lalu menjadi penentu capaian target inflasi. Ini karena inflasi pada September sudah cukup tinggi yakni 0,80 persen, dan inflasi mulai Januari hingga September sudah 4,41 persen. Inflasi year on year bahkan berada di posisi 6,95 persen. 2). Peluang turunnya tingkat suku bunga sangat kecil.Pada tahun 2007 ruang bagi penurunan suku bunga diperkirakan hampir tidak ada. Jika ada, penurunan suku bunga jauh lebih ketat dan lebih kecil. Di samping itu, kemungkinan penurunan suku bunga pada tahun depan juga akan melihat apakah kondisi makroekonomi yang membaik sepanjang 2006 akan terulang pada tahun 2007 ini.3). Iklim investasi masih buruk.Meningkatnya sektor usaha infrastruktur dan lainnya ternyata tidak diikuti dengan peningkatan investasi. Apabila kondisi ini berlanjut sampai akhir 2007, maka akan berdampak negative pula bagi pertumbuhan ekonomi tahun 2008 yang mungkin bisa anjlok dibawah 5 %, sektor investasi ini tidak berkembang karena resiko tinggi dan kesempatan yang didapat terbatas.4). Tingkat pengangguran tergolong masih tinggi.Masalah pengangguran di negeri ini memang merupakan masalah klasik yang tiap periode selalu menjadi perbincangan hangat. Meski sebenarnya telah terjadi penurunan, namun tetap saja tak banyak membantu bagi pertumbuhan ekonomi. Seperti yang telah dikutip berbagai media massa bahwa pemerintah bertekad mengurangi angka pengangguran. Tahun 2007 ini, Depnakertrans siap mengentaskan sekitar 1,5 juta orang pengangguran yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebenarnya bukan hanya tahun ini saja, setiap tahun pun selalu terdengar kalimat itu, namun tingkat pengangguran masih belum mengalami penurunan yang berarti. 25). Kebijakan-kebijakan pemerintah belum dapat menarik naik perekonomian.Sama halnya dari tahun ke tahun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah belum dapat mengatasi berbagai permasalahan ekonomi di negara ini. Bahkan arah kebijakan-kebijakan tersebut terkesan terlalu terburu-buru karena kerap kali setelah semua berjalan dilakukan perombakan kembali tentang kebijakan-kebijakan tersebut.

BAB II

PEMBAHASAN

    Banyak pihak yang mengatakan target inflasi 6 persen pasti tak tercapai. Karena menurut mereka yang paling realistis adalah 6,5 persen. Berdasarkan berbagai analisa, inflasi disebabkan murni faktor dalam negeri. Sebab meskipun rupiah sempat terdepresiasi, posisinya kini relatif stabil. Sehingga dampaknya, insentif intermediasi perbankan makin sulit diberikan karena sukubunga tidak bisa diturunkan. Melihat keadaan saat ini, mungkin inflasi akhir tahun akan berada di kisaran 6,5-6,8 persen. Karenanya suku bunga BI belum akan turun. Sepertinya inflasi September lalu tidak disebabkan kenaikan empat kebutuhan pokok yakni beras, minyak goreng, minyak tanah, gula. Tetapi hal tersebut disebabkan harga keempat komoditas tersebut sudah lebih dahulu naik, sehingga kenaikannya pada September sudah melambat. Menurut data yang saya peroleh, minyak goreng hanya menyumbang inflasi 0,2 persen dan beras 0,1 persen. Secara umum, kenaikan indeks harga terjadi pada kelompok bahan makanan 1,81 persen; makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau 0,45 persen; dan perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar 0,18 persen. Kemudian kelompok sandang 1,22 persen; kesehatan 0,44 persen, rekreasi dan olahraga 1,70 persen; dan kelompok transpor. Tetapi setelah melihat perkembangan sampai saat ini, kita masih dapat optimis bahwa target inflasi masih tetap dapat dicapai. Adanya optimisme ini karena didukung dengan kebijakan yang hati-hati. Coba kita perhatikan meskipun terdapat guncangan akibat kenaikan harga minyak dunia, tetapi kita bisa meyakini guncangan tersebut tidak akan membuat krisis seperti tahun 1997. Sebelumnya Menko Perekonomian Boediono mengatakan, target inflasi 2007 sebesar 6,0 persen masih bisa dicapai meskipun pemerintah hanya memiliki ruang inflasi 0,76 persen dalam dua bulan ke depan yang artinya sampai saat ini. Saya kira bahan pokok stabil, saya kira bisa atau masih bisa mendekati. Yang penting kita fokuskan pada harga kebutuhan pokok.. Tetapi kita perlu mewaspadai tekanan inflasi terbesar yang diperkirakan akan datang pada bulan Desember, di mana ada hari Natal dan tahun baru.   4Sementara itu kita beralih ke tingkat suku bunga, dimana saat ini Bank Indonesia (BI) tidak mungkin menurunkan suku bunga hingga 300 basis poin (bps) seperti yang dilakukan sepanjang tahun 2006. Walaupun ruang untuk penurunan kemungkinan masih ada, pada tahun ini penurunan suku bunga oleh BI akan tetap dilakukan tetapi tak akan terlalu besar.Sangat mustahil suku bunga diturunkan 300 basis poin lagi pada tahun 2007 ini. BI tak mungkin menurunkan suku bunga hingga 6,75 persen pada tahun 2007, jika inflasi ditargetkan enam persen. Jika itu tetap dilakukan, itu menunjukkan bahwa BI kurang bijaksana dan kurang berhati-hati. Dalam menghadapi situasi ini, BI tak boleh hanya menganalisis satu hal saja sebagai dasar untuk menurunkan suku bunga. Ada banyak faktor yang harus dikaji, tak hanya melihat pertumbuhan ekonomi saja sebagai dasar untuk menurunkan suku bunga tetapi juga berbagai hal lainnya. Moneter policy, tak bisa one to one, seperti jika inflasi naik, suku bunga harus diturunkan, begitu pula sebaliknya. Sebenarnya pada tahun ini daya beli masyarakat dapat dikatakan berangsur mulai membaik, pemerintah juga melalui Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan menurunkan suku bunga dengan asumsi dapat menstimulus kalangan usaha untuk kembali menggairahkan sektor-sektor strategis, kebijakan ini direspon positif oleh kalangan usaha yang terkait langsung dengan suku bunga. Selain itu dalam paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah, mulai menunjukkan kemajuan. Namun dari segi investasi masih jauh dari optimal, hal ini disebabkan oleh peraturan investasi masih belum ada kejelasan.Sampai saat ini dapat kita lihat, pemerintah belum bisa melakukan restrukturisasi dalam bidang investasi, terutama menyangkut birokrasi yang panjang dan kepastian hukum. Sehingga Perbankan sebagai sumber dana bagi para investor menganggap resikonya terlalu tinggi jika mengeluarkan dana untuk kredit investasi, Perbankan lebih tertarik dengan kredit konsumsi. Ditambah lagi dengan berbagai aturan yang dibuat oleh DPR membuat para investor asing memutuskan untuk beralih menyimpan dananya di negara lain yang lebih mudah dan aman dalam ber-investasi.    5Beberapa proyek pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas pemerintah pada tahun 2007 terkesan ambisius, karena pembangunan ini tidak realistis dan cenderung terbatas pada perusahaan tertentu, misalnya saja, pembangunan infrastruktur pembangkit listrilk 10.000 MW tidak didukung oleh administratif dan teknis yang baik. Pembangunan jalan tol juga masih belum berjalan, padahal pemerintah telah menyiapkan dana sebesar 600 Milyar untuk pembebasan tanah. Pemerintah daerah juga lebih senang menyimpan dananya di SBI daripada dialokasikan untuk memenuhi menggerakkan sektor riil di daerah. Melihat kondisi ini, proyeksi ekonomi tahun 2007 masih dikatakan paradoks, disatu sisi ada kemajuan namun hanya sebatas sektoral, itupun tidak mempengaruhi kondisi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu untuk keluar dari dilema ini, pemerintah harus segera menyelesaikan masalah peraturan dan perundang-undangan secepat mungkin.Untuk permasalahan sosial menyangkut ketenagakerjaan dan kemiskinan akan terus muncul di tahun 2007 dan 2008. Bisa jadi persentasenya meningkat, di tahun 2006 persentase angka kemiskinan masih berkisar antara 17 persen – 18,5 persen. Kemiskinan ini disebabkan oleh kesempatan kerja yang kurang atau klasik kita kenal dengan sebutan pengangguran, monopoli sektor strategis terutama masalah pangan. Masalah ini akan menjadi masalah serius pemerintah ditahun ini dan tahun 2008, upaya pemerintah di tahun 2006 dengan membuat program bantuan langsung tunai (BLT) pada masyarakat miskin tidak bisa lagi diterapkan di tahun 2007 ini, karena program ini tidak efektif dan tidak berdampak jangka panjang. Sektor usaha berusaha menyerap tenaga kerja dengan model tenaga kontrak. Sistem ini dianggap merugikan para pekerja, oleh sebab itu konflik antar pekerja tetap menghiasi dinamika ketenagakerjaan Indonesia ditahun ini. Revisi UU Ketenagakerjaan masih tarik ulur, disatu sisi pemerintah berusaha menyelesaikan hambatan investasi dan disisi lain pemerintah harus mengakomodir para pekerja.Menurut saya pemerintah dan DPR sebetulnya bisa menyelesaikan masalah ini dengan mengalokasikan anggaran untuk membuat kebijakan mengoptimalkan modal kerja bagi masyarakat miskin yang berdampak jangka panjang, peran pemerintah daerah dan UKM sangat dimungkinkan untuk memfasilitasi program ini. 6 Pengangguran dan kemiskinan tetap akan tinggi apabila angka inflasi terus meningkat, kebijakan moneter yang terlalu dominan di tahun 2007 harus dikendalikan secar rasional. Karena kebijakan ini tidak mendorong sektor riil bergerak maksimal.Di awal tahun 2007, pertumbuhan ekonomi belum meningkat signifikan. Alasannya permintaan agregat hanya didorong oleh konsumsi yang dipicu oleh rencana kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil dan Upah Minimum Regional pada awal 2007, sedangkan investasi swasta belum bisa diharapkan. Pertumbuhan ekonomi 2007 berpotensi akan meningkat lebih tinggi mencapai 6,3 persen jika langkah yang dibutuhkan dapat direalisasikan lebih cepat. Semua itu membutuhkan kerjasama yang erat antara BI dan pemerintah untuk mencapai stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan sebesar enam persen pada tahun 2007 ini. Sebab, sejumlah langkah yang dibutuhkan berada di bawah kendali pemerintah. Tapi sebaliknya, jika langkah yang dibutuhkan gagal diimplementasikan secara tuntas maka pertumbuhan ekonomi 2007 diperkirakan hanya 5,7 persen. Dengan demikian untuk mencegah kegagalan tersebut dan mencari solusi stabilitas ekonomi, maka pemerintah perlu membuat kebijakan yang strategis, tidak hanya sebatas kebijakan jangka pendek, seperti penurunan BI rate atau kebijakan moneter lainnya yang hanya bisa dirasakan dalam jangka pendek, tetapi pemerintah bisa mengoptimalkan kebijakan fiskal dan meningkatkan akselerasi penyelesaian perundang-undangan menyangkut kemudahan berinvestasi karena menyangkut beberapa faktor yang harus diwaspadai pada tahun 2007 agar target pertumbuhan ekonomi 6,3 persen bisa tercapai, yakni harga minyak, inflasi dalam negeri, BI Rate, Fed Rate, pengeluaran pemerintah, dan investasi swasta. Pertumbuhan 6,3 persen memakai asumsi bahwa perekonomian global tumbuh sehat, harga minyak stabil, dan Fed Rate stabil atau turun sehingga ekspor tetap bisa tumbuh, bunga kredit turun, dan daya beli pulih. Memang sejak awal tahun 2007, kalangan usaha mulai menanti kebijakan pemerintah yang berpihak pada pelaku ekonomi, terutama menyangkut kemudahan dalam melakukan transaksi bisnis dan investasi diberbagai sektor. Hasilnya pemerintah telah menyiapkan beberapa kebijakan agar pertumbuhan ekonomi dapat mencapai target diatas 6 % pada tahun 2007. 7 Kebijakan itu diantaranya menyangkut kebijakan moneter, pemerintah telah menurunkan suku bunga di BI agar pelaku bisnis bisa leluasa melakukan usahanya. Selain itu pemerintah dengan DPR berusaha menyelesaikan UU Penanaman Modal Asing (PMA) dimana didalamnya menyangkut kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta paket UU Investasi yang terdiri dari revisi UU Perpajakan, revisi UU Ketenagakerjaan, RUU Investasi.Semua kebijakan yang sedang dan telah diputuskan oleh Pemerintah itu dari mulai Januari sampai dengan Mei 2007, belum menunjukkan perubahan optimal terhadap perekonomian nasional. Nilai inflasi tetap tinggi sebesar 6,29 persen, perkembangan investasi belum terlihat berubah dan gagasan KEK masih berputar diwilayah kepentingan politik.Namun karena konsumsi masyarakat meningkat dan didukung oleh daya beli tinggi, pertumbuhan ekonomi tetap berkembang, hal ini ditandai dengan mulai maraknya sektor perdagangan ritel diberbagai pelosok daerah di Indonesia. Selain itu menjamurnya bisnis telekomunikasi dengan produk beraneka ragam telah menggerakkan sektor lainnya terutama menyangkut infrastruktur. Bidang konstruksi tetap berkembang, pembangunan perumahan, apartemen, hotel dan properti lainnya diuntungkan oleh menurunnya suku bunga atau BI rate. Sektor Perbankan tentu saja membaik dengan dikuti oleh pertumbuhan sektor kredit konsumsi dalam bentuk modal kerja.Tingginya permintaan (demand) masyarakat pada tahun 2007 harus diimbangi dengan penawaran (supply). Bidang manufaktur diharapkan mampu merespon gejala ini dengan meningkatkan produksinya. Namun beban berat biaya produksi mengharuskan adanya pengurangan tenaga kerja agar kondisi perusahaan bisa tetap stabil.Akibatnya, pengangguran pada tahun 2007 masih tetap mengalami peningkatan, disinilah peran pemerintah dalam mengendalikan sektor manufaktur sangat diperlukan oleh para pelaku ekonomi di bidang ini. Dalam hal ini BI dapat menilai momentum ekonomi untuk menurunkan atau menaikkan suku bunga, selain itu yang paling penting juga pemerintah bisa mengajak sektor investasi untuk menambah geliat ekonomi dalam negeri.   8Namun yang perlu menjadi perhatian, pengendalian suku bunga atau BI rate harus mendorong sektor perbankan menurunkan suku bunga kredit konsumsi masyarakat, karena dengan begitu sektor riil akan bergerak perlahan. Kemajuan sektor riil ini akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.Dalam kerangka makro ekonomi memang tidak ada batasan untuk menilai apakah kemajuan itu disebabkan oleh sektor riil atau sektor moneter, karena yang terpenting pertumbuhan ekonomi meningkat, asumsi ini masih mengundang perdebatan. Karena ada kecenderungan merugikan salahsatu pihak. Sebaiknya ada keseimbangan dalam melihat kemajuan ekonomi, karena pelaku ekonomi tidak hanya kelas usaha besar atau sektoral tetapi ada juga usaha kecil dan menengah (UKM). Untuk mendorong keseimbangan itu perlu digerakkan sektor riil agar pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan semua masyarakat.Peran pemerintah dan perbankan dalam mengelola dan menyalurkan kredit kepada UKM di tahun 2007 cukup tinggi, hal ini didukung oleh kinerja UKM yang baik dan resiko penyaluran kredit tidak tinggi. Pemerintah juga melalui Menteri UKM telah membuat kebijakan untuk memberdayakan pelaku ekonomi UKM dengan membuat paket kredit berkala, peluang ini harus diambil oleh pihak yang bergerak disektor riil.

BAB III

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

    Seperti kita tahu, negara kita masih banyak memiliki keterbatasan dalam hal keuangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan terbatasnya kemampuan keuangan negara untuk mendorong perekonomian, kebijakan ekonomi makro diarahkan untuk mendorong peranan masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan berbagai kendala yang menghambat. Di samping itu langkah-langkah kebijakan lebih serius akan ditempuh untuk meningkatkan pemerataan dan sekaligus mendorong potensi pembangunan yang belum termanfaatkan selama ini antara lain di sektor pertanian, industri, dan di wilayah perdesaan serta efektivitas dari kebijakan fiskal akan ditingkatkan dengan mempertajam prioritas pembangunan ke dalam kegiatan-kegiatan pembangunan yang memberi dampak besar bagi masyarakat luas.Dalam kaitan itu, pertumbuhan ekonomi didorong terutama dengan meningkatkan investasi dan ekspor non-migas. Peningkatan investasi dan daya saing ekspor dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi yaitu dengan menyederhanakan prosedur perijinan, mengurangi tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah serta antar sektor, meningkatkan kepastian hukum terhadap usaha, menyehatkan iklim ketenagakerjaan, meningkatkan penyediaan infrastruktur, menyederhanakan prosedur perpajakan dan kepabea-an, serta meningkatkan fungsi intermediasi perbankan dalam menyalurkan kredit kepada sektor usaha. Peranan masyarakat dalam penyediaan infrastruktur akan makin ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.Selanjutnya, kualitas pertumbuhan ekonomi ditingkatkan dengan mendorong pemerataan pembangunan antara lain dengan mendorong pembangunan pertanian dan meningkatkan kegiatan ekonomi perdesaan. Kualitas pertumbuhan juga didorong dengan memperbaiki iklim ketenagakerjaan yang mampu meningkatkan penciptaan lapangan kerja dengan mengendalikan kenaikan Upah Minimum Provinsi agar tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan laju inflasi, memastikan biaya-biaya non-UMP mengarah pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta membangun hubungan industrial yang harmonis antara perusahaan dan tenaga kerja. Kualitas pertumbuhan juga didorong dengan meningkatkan akses usaha kecil, menengah, dan koperasi terhadap sumber daya pembangunan. 10Upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin akan didorong oleh berbagai kebijakan lintas sektor mengarah pada penciptaan kesempatan usaha bagi masyarakat miskin, pemberdayaan masyarakat miskin, peningkatan kemampuan masyarakat miskin, serta pemberian perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Stabilitas ekonomi dijaga melalui pelaksanaan kebijakan moneter yang berhati-hati serta pelaksanaan kebijakan fiskal yang mengarah pada kesinambungan fiskal dengan tetap memberi ruang gerak bagi peningkatan kegiatan ekonomi. Stabilitas ekonomi juga akan didukung dengan ketahanan sektor keuangan melalui penguatan dan pengaturan jasa keuangan, perlindungan dana masyarakat, serta peningkatan koordinasi berbagai otoritas keuangan melalui jaring pengaman sistem keuangan secara bertahap. Dengan demikian, perlu dicatat sekurang-kurangnya terdapat delapan langkah atau syarat yang dibutuhkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2007 ini.-
Pertama, pengeluaran pemerintah yang tepat waktu dan tepat sasaran. -
Kedua, implementasi pembangunan infrastruktur bidang energi dan transportasi serta restrukturisasi mesin-mesin tesktil. -
Ketiga, peningkatan ekspor nonmigas. -
Keempat, tidak naiknya harga-harga komoditas yang diatur pemerintah.-
Kelima, kelancaran distribusi terutama barang-barang kebutuhan pokok.-
Keenam, peningkatan investasi dan kapasitas produksi sektor riil. Keenam langkah ini merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah selaku otoritas fiskal dan sektor riil. Adapun dua agenda lainnya ialah menjaga kestabilan makroekonomi terutama inflasi dan mendorong fungsi intermediasi perbankan. Kedua agenda ini merupakan tanggung jawab BI sebagai otoritas moneter dan perbankan.

DAFTAR PUSTAKA
BI: Perekonomian Tahun 2007 Bertambah Baik dengan 8 Syarat. KOMPAS.Jakarta. 20072).
Proyeksi Bank Dunia “pertumbuhan ekonomi Indonesia 2007 sebesar 6,3 persen dan 6,5 persen pada 2008”. ANTARA News. Jakarta, 11 april 20073). www. investorindonesia. com, 12/11/2007, 17:08:06 WIB 4). BPS Provinsi Kalimantan Tengah5). “Pemerintah Janji Entaskan 1,5 juta Pengangguran”. CyberNews. Yogyakarta6). www. Metrotvnews.com 7). Seputar-Indonesia, 16 Juli 2007 12 INFLASI INVESTASI SUKU BUNGA KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN HUBUNGANNYA DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA 2007